"Sesuai dengan arahan Menteri Hukum dan HAM bahwa Kemenkumham termasuk 3 besar penyelenggaraan SPBE. Kami berharap dengan adanya evaluasi ini dapat meningkatkan penggunaan SPBE sehingga Kemenkumham dapat menjadi role model bagi intansi pemerintah lainnya," terang Bapak Sugiharto pada peserta yang hadir baik secara daring dan laring di Aula Kantor Wilayah. Selasa (25/10/2022)
Beliau juga menjabarkan beberapa poin penilaian pada evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra, yaitu terkait Standart Operating Procedure (SOP) SPBE; Infrastruktur; Aplikasi; Keamanan SPBE; Resiko SPBE; Sumber Daya Manusia; dan Manajemen Perubahan.
"Dengan adanya visitasi ini, saya harapkan bisa membangun kepercayaan masyarakat dalam pelayanan sehingga penggunaan SPBE yang ada di jajaran Kemenkumham Sultra menjadi lebih baik lagi," ungkap Kadiv Keimigrasian.
Evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kemenkumham. Selain itu, evaluasi ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan SPBE Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun Evaluasi 2023 menuju predikat memuaskan.
Hadir para pejabat administrasi, pejabat pengawas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta para pengelola teknologi dan informasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra baik secara langsung maupun virtual melalui Zoom Meeting.
