Mohon tunggu...
HUMAS KEMENKUMHAM SULTRA
HUMAS KEMENKUMHAM SULTRA Mohon Tunggu... Penegak Hukum - KANWIL KEMENKUMHAM SULTRA
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

INSTANSI PEMERINTAH

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Masuk Sebagai 3 Besar Kementerian Penyelenggara SPBE, Kemenkumham Sultra Adakan Audensi Teknis Penilaian Visitasi SPBE oleh TIM Assesor Pusdatin yang Bekerja Sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

25 Oktober 2022   12:44 Diperbarui: 26 Oktober 2022   15:56 266
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Dok. Humas
Dok. Humas

Dok. Humas
Dok. Humas

Dok. Humas
Dok. Humas

Dok. Humas
Dok. Humas

Kepala Divisi Keimigrasian Sjachril didampingi Kepala Subbagain Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi (HRBTI)  membuka kegiatan Audiensi tentang teknis penilaian visitasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara. Perwakilan dari tim Assesor, Bapak Sugiharto Nasrun menjabarkan beberapa teknis penilaian visitasi.

"Sesuai dengan arahan Menteri Hukum dan HAM bahwa Kemenkumham termasuk 3 besar penyelenggaraan SPBE. Kami berharap dengan adanya evaluasi ini dapat meningkatkan penggunaan SPBE sehingga Kemenkumham dapat menjadi role model bagi intansi pemerintah lainnya," terang Bapak Sugiharto pada peserta yang hadir baik secara daring dan laring di Aula Kantor Wilayah. Selasa (25/10/2022)

Beliau juga menjabarkan beberapa poin penilaian pada evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra, yaitu terkait Standart Operating Procedure (SOP) SPBE; Infrastruktur; Aplikasi; Keamanan SPBE; Resiko SPBE; Sumber Daya Manusia; dan Manajemen Perubahan.

"Dengan adanya visitasi ini, saya harapkan bisa membangun kepercayaan masyarakat dalam pelayanan sehingga penggunaan SPBE yang ada di jajaran Kemenkumham Sultra menjadi lebih baik lagi," ungkap Kadiv Keimigrasian.

Evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kemenkumham. Selain itu, evaluasi ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan SPBE Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun Evaluasi 2023 menuju predikat memuaskan.

Hadir para pejabat administrasi, pejabat pengawas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta para pengelola teknologi dan informasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra baik secara langsung maupun virtual melalui Zoom Meeting.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun