Sebagian besar masyarakat yang awam akan isu ini hanya menyambut positif pemekaran Papua. Karena melihat luas wilayah Papua yang tak bisa di jangkau sebentar.
Pada UU Nomor 2/ 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang mana pada pasal 76 diamanatkan pembentukan DOB di Papua dapat dilakukan bersifat bottom up ataupun top down dan hal ini terus terang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dapat dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI.
"Tuntutan pembentukan DOB di Papua bukan tanpa alasan yang realistis dan strategis, apabila melihat kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial budaya di Papua," kata Mahfud.
Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa memang penting pemekaran Papua karena melihat luasnya. Salah satu sisi positif agar wilayah yang tidak terjangkau bisa terjangkau agar proses pembangunan bisa berjalan merata.
Kini muncul sebuah pertanyaan yang harus dijawab secara utas, apakah pemekaran Papua guna kesejahteraan rakyat Papua atau untuk kepentingan politik bagi mereka yang menginginkan sepotong roti yang ada di Papua. Semua ini akhirnya dibongkar oleh salah satu tokoh Papua Natalius Pigai.
Aktivis HAM, Natalius Pigai menyatakan ada dua oknum menteri pemerintah Presiden Joko Widodo yang datang ke Papua secara diam-diam menemui gubernur Papua Lukas Enembe pada 13 Desember 2021 lalu.
Siapa kedua menteri tersebut dan apa kepentingannya ke Papua. Disaat keadaan Papua lagi tidak baik-baik saja karena penembakan dan pembunuhan di beberapa wilayah Papua, bukannya para menteri dan pemimpin negara datang duduk bersama masyarakat Papua untuk membahas dan memecahkan persoalan-persoalan di Papua namun mereka hadir menggunakan jas dan dasinya yang rapi namun menyimpan racun yang mematikan bagi rakyat.
Mau tahu apa itu racun yang mematikan ? Maaf ini bukan kopi sianida tetapi racun tersebut ialah pemekaran.
Natalius Pigai melanjutkan bahwa kedua menteri dikabarkan memaksa gubernur Papua menunjuk orang tertentu menjadi wakil Gubenur Papua dan menyetujui pemekaran Papua menjadi beberapa Propinsi. Hal ini bahkan dibongkar juga oleh orang dekat Gubernur Papua Lukas Enembe dari kalangan Propinsi Papua yang membenarkan hal yang beredar tersebut.
Apakah hal seperti ini perlu disembunyikan ? Hal yang bersifat universal tidak perlu disembunyikan apalagi orang sehebat Lukas Enembe yang begitu dipercaya oleh seluruh masyarakat Papua namun ada udang di balik batu.
Sosok pemimpin mempunyai tugas melindungi masyarakatnya dan memastikan bahwa masyarakatnya aman-aman saja bukan menjadikan umpan. Tanah Papua adalah tanah Injil yang sudah diberkati bukan dijadikan lahan politik. Jika hal seperti ini disembunyikan otomatis dapat mengganggu stabilitas wilayah dan demokrasi Papua.
Adakah seorang tokoh yang didambakan hadir ke ruang masyarakat namun datang dan hadir seperti pencuri ? Jika kedua menteri tersebut ke Papua secara resmi pasti disambut oleh masyarakat Papua dengan tarian dan ini sudah menjadi tradisi. Bukan ke Papua hadir menggunakan topeng bermain petak-umpet di Papua. Secara birokrasi hal ini semestinya tidak terjadi, seperti yang diutarakan oleh Natalius Pigai.
"Kalau diam-diam, tidak formal, itu tidak mencerminkan negarawan. Apakah benar ada kepentingan negara atau kepentingan pribadi dari agenda tidak resmi pertemuan ini. Nah, itu yang perlu dikritisi semua kelompok bangsa", ujar mantan Komnas HAM Natalius Pigai.
