Mohon tunggu...
Erenzh Pulalo
Erenzh Pulalo Mohon Tunggu... Musisi - Memanfaatkan Waktu untuk Menulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Manfaat waktu untuk menulis

Selanjutnya

Tutup

Politik

Akhirnya Natalius Pigai Membongkar Isu Politik Pemekaran Papua

27 Januari 2022   09:03 Diperbarui: 27 Januari 2022   09:06 2089 6 1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Foto: Aktivis HAM, Natalius Pigai/Sumber:suaradewata.com

Akhir-akhir ini ada isu yang sedap dibincangkan bahkan menarik perhatian masyarakat dari Sorong hingga Merauke. Isu tersebut bukanlah isu Covid-19 dan bukan juga isu kampanye politik namun isu pemekaran Provinsi Papua.

Sebagian besar masyarakat yang awam akan isu ini hanya menyambut positif pemekaran Papua. Karena melihat luas wilayah Papua yang tak bisa di jangkau sebentar.

Pada UU Nomor 2/ 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang mana pada pasal 76 diamanatkan pembentukan DOB di Papua dapat dilakukan bersifat bottom up ataupun top down dan hal ini terus terang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dapat dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI.

"Tuntutan pembentukan DOB di Papua bukan tanpa alasan yang realistis dan strategis, apabila melihat kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial budaya di Papua," kata Mahfud.

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa memang penting pemekaran Papua karena melihat luasnya. Salah satu sisi positif agar wilayah yang tidak terjangkau bisa terjangkau agar proses pembangunan bisa berjalan merata.

Kini muncul sebuah pertanyaan yang harus dijawab secara utas, apakah pemekaran Papua guna kesejahteraan rakyat Papua atau untuk kepentingan politik bagi mereka yang menginginkan sepotong roti yang ada di Papua. Semua ini akhirnya dibongkar oleh salah satu tokoh Papua Natalius Pigai.

Aktivis HAM, Natalius Pigai menyatakan ada dua oknum menteri pemerintah Presiden Joko Widodo yang datang ke Papua secara diam-diam menemui gubernur Papua Lukas Enembe pada 13 Desember 2021 lalu.

Siapa kedua menteri tersebut dan apa kepentingannya ke Papua. Disaat keadaan Papua lagi tidak baik-baik saja karena penembakan dan pembunuhan di beberapa wilayah Papua, bukannya para menteri dan pemimpin negara datang duduk bersama masyarakat Papua untuk membahas dan memecahkan persoalan-persoalan di Papua namun mereka hadir menggunakan jas dan dasinya yang rapi namun menyimpan racun yang mematikan bagi rakyat.

Mau tahu apa itu racun yang mematikan ? Maaf ini bukan kopi sianida tetapi racun tersebut ialah pemekaran.

Natalius Pigai melanjutkan bahwa kedua menteri dikabarkan memaksa gubernur Papua menunjuk orang tertentu menjadi wakil Gubenur Papua dan menyetujui pemekaran Papua menjadi beberapa Propinsi. Hal ini bahkan dibongkar juga oleh orang dekat Gubernur Papua Lukas Enembe dari kalangan Propinsi Papua yang membenarkan hal yang beredar tersebut.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan