Stimulus Perpajakan di Tengah Wabah COVID-19 dan PHK Masif

Wabah virus corona atau COVID-19 telah terkonfirmasi menyerang 213 negara di dunia dengan korban positif mencapai 2.810.325 orang serta korban meninggal 193.825 orang (data WHO, 27 april 2020; pukul 04:39). Sejak awal kemunculan virus yang berasal dari propinsi Wuhan, China, telah menimbulkan keresahan serta berdampak ke hampir semua sektor bisnis dan ekonomi negara bahkan global. Dampak ekonomi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi hal yang tak terhindarkan, Indonesia sendiri juga merasakan akibat dari virus ini. Akibatnya banyak UMKM, pariwisata, perhotelan, restoran, manufaktur dan sektor-sektor lainnya mengelukan bahwa omset mereka menurun. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi hal yang tak terhindarkan dilakukan perusahaan akibat imbas dari virus tersebut. Salah satu yang terimbas adalah industri hotel. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat, Dedi Taufik, sebanyak 575 hotel di wilayah Jawa Barat sudah tidak beroperasi. Hal ini menyebabkan dirumahkannya 25 ribu karyawan semenjak ada aturan pembatasan sosial dari pemerintah. Dedi mengatakan, dari laporan dinas pariwisata di tingkat kabupaten/kota, okupansi hotel hanya berada di kisaran 5 persen. Dikutip dari Katadata.co.id, salah satu buruh pabrik di Jombang Nurmayanti, harus rela dibayar setengah dari gajinya dalam sebulan karena pengurangan jam kerja itu. "Belum di-PHK saja (sudah) syukur" ceritanya pada Senin (30/3/2020). Terlebih setelah data indeks manajer pembelian atau purchasing managers index (PMI) China merosot tajam di bulan Februari lalu. Pada Sabtu (29/2) China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) melaporkan, PMI Manufaktur China bulan Februari jatuh ke level 35,7. Posisi tersebut di bawah perkiraan para analis yang sebelumnya menebak PMI Manufaktur Negeri Tirai Bambu tersebut ada di level 45,1. Asal tahu saja, PMI Manufaktur China bulan Januari masih berada di level 50,0.