Hingga tahun 2017, Indonesia masih saja berada dalam kondisi yang tak jauh berbeda dibanding zaman kolonial, terutama terkait dengan kondisi agrarianya. Hingga saat ini, banyak konflik terjadi di beberapa daerah karena persoalan tanah. Bahkan ada yang menilai kondisi Indonesia saat ini dapat dikategorikan dalam #DaruratAgraria
Hingga saat ini, ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, dan kemiskinan pedesaan terus terjadi. Padahal berbagai program bantuan sosial dari pemerintah telah diberikan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Salah satunya karena reforma agraria belum diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
Menurut data BPS, sekitar 43 persen tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Namun sayangnya kemiskinan di Indonesia lebih terkonsentrasi di pedesaaan sebesar 66 persen, dimana sebagian besar bermata pencaharian petani.
Menurut, Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada masa pemerintahan SBY, terdapat sekitar 84 persen petani Indonesia memiliki tanah di bawah 1 hektar. Kemudian, jumlah petani gurem (luas lahan kurang dari 0,5 hektar) menurut sensus pertanian 2013 mencapai 55 persen.
Berdasarkan konsep gini rasio, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1% penduduk yang menguasai 59% sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Disisi lain, dengan sangat timpang, terlihat bahwa rata-rata penguasaan lahan oleh petani kita secara nasional hanya 0,8 hektar.
Berbagai data di atas bila ditelaah sebenarnya saling terkait. Â Ketimpangan lahan dicirikan oleh segelintir orang yang memiliki lahan sangat luas, tapi di sisi lain banyak orang yang tak memiliki lahan, atau kalaupun memiliki lahan itu sangat minim. Akibatnya akses atas sumber daya berupa tanah di sini menjadi sangat timpang. Ada segelintir orang yang memiliki akses sumber daya dengan sangat luas, sehingga bisa sangat sejahtera. Tapi sebaliknya, terdapat sebagian besar mereka yang bekerja dengan tanah itu pada akhirnya memiliki akses yang sangat terbatas. Mereka sebagian besar hidup di pedesaan dan menyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia.
Di sisi lain, ekspansi modal besar dalam memperluas penguasaan lahannya semakin deras. Saat ini para pemodal sering mencaplok lahan milik petani untuk digunakan lahan produksi mereka.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat adanya kenaikan jumlah konflik agraria sepanjang tahun 2016. Bahkan, kenaikan itu mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2015.
Sedikitnya terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016 dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Tahun sebelumnya tercatat hanya 252 konflik.
Konflik agraria itu terbesar disumbang oleh sektor perkebunan sebanyak 163 konflik. Jumlah itu disusul sektor properti 117 konflik, dan infrastruktur 100 konflik. Kemudian, 25 konflik terjadi di sektor kehutanan, 21 konflik di sektor tambang, dan masing-masing ada tujuh konflik di sektor migas dan pertanian.
Ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria dan kemiskinan pedesaan bisa diatas bila reforma agraria benar-benar diwujudkan. Reforma agraria adalah program restrukturisasi penguasaan lahan di suatu negara. Restrukturisasi ini digunakan untuk menata ulang distribusi lahan agar ketimpangan lahan dapat diatasi. Dengan itu maka akses atas sumber daya kehidupan bisa lebih merata, yang lada akhirnya kesejahteraan juga menjadi lebih merata ke semua warga negara.
