Informasi bohong (hoax) seolah memang melekat dalam pribadi Prabowo Subianto. Rekam jejaknya telah membuktikan itu.
Seperti misalnya, beberapa tahun lalu, Ketua Umum Partai Gerindra itu pernah mengklaim bahwa dirinya berjasa dalam membebaskan Wilfrida Soik. Â Dia adalah TKI yang pernah terancam hukuman mati di negeri jiran Malaysia.
Padahal, pengakuan Prabowo itu tidak benar sama sekali. Klaim sepihak itu juga telah dibantah oleh Migrant Care, organisasi yang fokus pada advokasi buruh migran.
Migrant Care menyesalkan adanya klaim secara sepihak bahwa pembebasan tersebut merupakan buah karya Prabowo. Karena faktanya advokasi oleh Migrant Care itu sudah dimulai pada Desember 2010, saat Wilfrida ditangkap polisi di Kelantan Malaysia. Dan, dari awal tak pernah ada peran Prabowo.
Upaya pembebasan terhadap Wilfrida dimulai ketika DPR RI menggelar jumpa pers, yang difasilitasi oleh anggota Fraksi PDIP, Rieke Dyah Pitaloka dan Anggota DPD perwakilan NTT yaitu Lerry Mboik.
Dukungan tersebut kemudian berlanjut ketika Ketua DPR RI kala itu, Pramono Anung, menulis surat ke Pemerintah Malaysia sebagai tindak lanjut dari petisi masyarakat untuk pembebasan Wilfrida pada bulan September 2013.
Pemberitaan mengenai Wilfrida kemudian melejit tajam. Ketika sudah ramai, pihak Prabowo masuk dengan kontribusi menambah 1 pengacara ke dalam tim hukum yang sudah disediakan KBRI Malaysia.
Migrant Care saat itu telah memprotes upaya Prabowo menjadikan Wilfrida sebagai alat kampanye pencapresan. Hingga rencana itu dijadikan kompensasi visi misi Prabowo yang miskin dari isu perlindungan buruh migran.
Bila dibandingkan dengan Prabowo, agenda perlindungan buruh migran yang dtawarkan Jokowi lebih komprehesif dan realistis.
Pihak Jokowi melihat fenomena migrasi sebagai sebuah realitas yang harus dijawab dengan kebijakan yang spesifik mengenai tata kelola migrasi. Serta diikuti dengan adanya dukungan politik luar negeri yang berorientasi pada perlindungan warga negara.
Sedangkan pihak Prabowo hanya melihat fenomena itu dalam analisi klasik 'pull and push factor' kemiskinan. Â Alhasil, solusinya lebih pada pendekatan makro ekonomi.
