Ketua Komisi I DPRD Sumsel, H Yuswar Hidayatullah mengatakan kalau kabupaten Musi Rawas (Mura) masih ngotot kalau wilayah Suban IV milik mereka. “ Mura berdasarkan peta demografi segala macam itu sehingga mereka menganggap bahwa itu adalah lahan mereka, mereka masih ngotot dan anehnya keluarnya Permendagri No 27 yang menetapkan Suban IV itu milik Mura, itu masalahnya muncul,”katanya, Selasa (20/11). Untuk itu menurutnya Harus segera di clearkan dan segera pemprov melalui Biro Pemerintahan segera menyelesaikan ini. Walaupun Mura masih ngotot terkait masalah ini, namun dirinya memperkirakan Mura akan kendor juga karena perizinan minyak dan gas yang mengeluarkan Muba. “Kalau Pemkab Muba menarik semua izin pertambangan selama ini dari perusahaan yang ada tentu akan menjadi masalah,”katanya Karena dinilainya kalau secara umum kabupaten Mura dan Muba sama-sama koperatif, yang penting mereka dapat bagiannya berapa persen dari Suban IV tersebut. Karena masalah Suban IV inilah menyebabkan kabupaten pemekaran Muratara tidak jadi disahkan karena ada sengketa Suban IV tersebut yang harus segera diselesaikan. “Kemarin itu sudah, sebenarnya sudah ada pengganti permendagri No 27 terkait itu cuma persoalannnya mereka merasa tidak pernah di ajak, kabupaten Muba merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan, mengusulkan konsep dari pengganti Permendagri No 27, Muba merasa di sodorkan, kita juga mendorong seharusnya clear dulu di bawah yang wajib menyelesaikan ini Pemprov dalam hal ini Biro Pemerintahan untuk segera menuntaskan win-win solution dari dua kabupaten ini sehingga merevisi permendagri NO 27 tersebut,”katanya. Bagi Muba sendiri menurutnya tidak masalah kalau Suban IV di share di Mura , karena sudah ada titik temu. “Dan tidak perlu ngotot-ngotot , jadi semua sudah sepakai untuk share , bagi hasil karena ini perbatasan dan minyak tidak di batasi demografi pemerintahan di bawah itu kalau ini sudah clear, insya ini akan meringankan Muratara untuk selesai ,”katanya
