Desa Kepanjen merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Desa Kepanjen terbagi menjadi tiga dusun yaitu Dusun Panggulmlati, Dusun Krajan, dan Dusun Jeni. Mayoritas masyarakat tiap dusun di desa Kepanjen  bekerja sebagai petani, nelayan, buruh tani, buruh harian lepas, dan sebagainya. Kondisi perekonomi masyarakat di wilayah desa Kepanjen bermacam-macam ada yang kalangan bawah, kalangan menengah, sampai kalangan atas. Sebagaian masyarakat yang berada di kalangan perekonomian bawah mengalami kendala dalam biaya hidup sehari-hari. Beberapa permasalahan dihadapi oleh masyarakat Desa Kepanjen terutama terkait dengan kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi masyarakat dimana segala bentuk kebutuhan sosial, khususnya yang bersifat mendasar seperti biaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Biaya hidup masyarakat meliputi baiya untuk pangan, sandang serta papan. Kebutuhan lain yang merupakan kebuutuhan penting bagi masyarakay yaitu kebutuhan pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kesejahteraan sosial masyarakat Desa Kepanjen masih tergolong sangat rendah. Kesejahteraan masyrakat tergolong rendah ditandai dengan penghasilan masyarakat dalam masih rendah. Selain itu mayoritas masyarakat tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan yang pasti. Masyarakat di wilayah Desa Kepanjen yang bekerja sebagai buruh tani atau buruh harian lepas masih bersifat musiman. Masyarakat yang bekerja sebagain buruh tani bekerja pada musim tanam dan musim panen sehingga pendapatan masyarakat tidak pasti dalam satu bulannya.
Pekerjaan dan penghasilan masyarakat yang tidak pasti berdampak pada  kondisi ekonomi masyarakat di Desa Kepanjen. Kondisi masyarakat yang kurang mampu masih banyak di temui di Desa Kepanjen. Dalam mengatasi  masalah kesejahteraan sosial yang di hadapi masyarakat pemerintah melakukan upaya dengan adanya beberapa program bantuan. Beberapa bentuk program bantuan sosial dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Langsung  Tunai, Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Sosial Tunai. Program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah tersebut diharapkan tepat sasaran pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, saat ini pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menunjang penetapan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah basis data yang bersumber dari kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilakukan BPS pada tahun 2015. Menurut Permensos Nomor 5 Tahun 2019 diatur bahwa pengelolaan DTKS dilakukan melalui empat tahapan yaitu Pendataan, Verifikasi dan Validasi, Penetapan, dan Penggunaan. Tingkat pemutakhiran DTKS masih sangat rendah termasuk di Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas. Salah satu kendala dalam pemutakhiran DTKS tersebut adalah permasalahan dalam pendataan serta tidak tersedianya sarpras pendukung verifikasi dan validasi. Oleh karena itu, dinas sosial kabupaten Jember meluncurkan sebuah aplikasi DTKS Jember sebagai sarana pendukung verval DTKS yang ada di Kabupaten Jember termasuk Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas. Jumlah KK DTKS Desa Kepanjen Kecamatan Gumukmas yang ada di aplikasi DTKS Jember yaitu 1.468.
Proses verifikasi dan validasi DTKS di Dusun Krajan, Dusun Panggul Mlati, dan Dusun Jeni dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada masyarakat dengan mendatangi lokasi rumahnya. Kendala yang dialami yaitu masyarakat sulit atau tidak dapat ditemui karena beberapa faktor antara lain sibuk bekerja, pindah kk, merantau, dan sebagainya. Masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani atau buruh harian lepas kebanyakan bingung ketika ditanya mengenai penghasilan per bulan karena memiliki penghasilan yang tidak tetap. Kendala lain yang dihadapi dalam proses wawancara yaitu terkait dengan bahasa yang digunakan masyarakat. Masyarakat Dusun Krajan mayoritas menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi sehari-hari, sedangkan masyarakat Dusun Panggul Mlati dan Jeni mayoritas berbahasa Madura. Tingkat pendidikan masyarakat dari ketiga dusun tersebut masih tergolong rendah sehingga hanya sebagian kecil yang dapat berbahasa Indonesia. Mayoritas masyarakat yang menggunakan Bahasa Madura terutama yang berusia lanjut tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga menyulitkan saat proses wawancara.
