Dalam pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan pihak yang tak berkuasa. Itu lah mengapa konflik kerap terjadi di tengah masyarakat yang punya masalah terkait ketimpangan kekuasan seperti di Indonesia.
Fenomena main klaim keluarga pejabat diperburuk dengan fakta bahwa sistem hukum di Indonesia kerap kali tajam ke bawah, tetapi mendadak tumpul ke atas. Hukum sering menguntungkan mereka yang punya akses pada pejabat publik.
Meski demikian, hadirnya internet dan gawai yang semakin murah dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, dapat menekan perilaku semena-mena yang melibatkan nama keluarga pejabat tertentu melalui delik viral.
Setiap warga yang terjerat suatu konflik, bisa merekam pihak yang acap mengaku sebagai kerabat pejabat untuk kemudian dilaporkan ke pihak berwenang. Kontrol sosial itu saya nilai sangat manjur untuk menekan kebiasaan orang yang acap kali mendompleng koneksi keluarga pejabat publik untuk merepresi warga biasa.
Namun, cara itu tak akan bekerja efektif jika sistem peradilan di Indonesia masih memihak kepada pejabat serta keluarga besarnya. Jika sudah begitu, kita sebagai warga biasa yang tidak memiliki koneksi keluarga pejabat bisa apa?
