Pada bulan Desember 2015 lalu, sejumlah pengusaha, analis teknologi, serta kepala negara berkumpul di Wuzhen, Cina, guna menghadiri Konferensi Internet Dunia II.
Dalam sambutannya, presiden Cina, Xi Jinping, mengutarakan seluruh visinya untuk masa depan internet negara yang dipimpinnya tersebut.
Ia meminta mereka agar menghormati hak dari masing-masing negara dalam mengatur sistem pengembangan dunia maya mereka sendiri.
Xi juga memperingatkan mereka untuk tak ikut campur dalam urusan internal negara lain. Sebab, internet merupakan manifestasi kedaulatan sebuah negara dan harus diatur secara otonom.Â
Tak satupun tamu yang terkejut dengan apa yang mereka dengar. Xi sudah bulat menetapkan internet Cina agar menjadi dunianya tersendiri. Setiap konten akan diawasi dan dikelola dengan amat ketat oleh Partai Komunis.
Setelah masuknya internet ke Cina pada Januari 1996 lalu, Beijing memang telah mulai membangun tembok virtual guna melakukan sensor bagi semua konten di internet meski tak seketat saat ini. Saat itu sasaran mereka hanya situs luar, dan masih bisa diakali menggunakan VPN.
Sebelum era kepemerintahan Xi Jinping, internet menjadi ruang politik yang lebih dinamis untuk masyarakat Cina. Namun, ketika internet sudah menjadi kendaraan publik untuk berpendapat, kekhawatiran pemerintah pun semakin meningkat.
Otoritas Tiongkok menilai, internet telah menjadi medan perang untuk perjuangan opini masyarakat. Mereka khawatir kalau saja internet dipakai untuk memobilisasi aksi berskala besar yang bisa mengancam imperium dan keamanan negara.
Menurut Xi, tidak ada perbedaan antara dunia virtual dan dunia nyata. Keduanya harus mencerminkan nilai, cita-cita, dan standar politik yang sama.
Oleh sebab itu, pemerintah berinvestasi secara besar-besaran demi membangun sebuah teknologi untuk memantau dan menyensor seluruh konten (surveilans) yang beredar di Negeri Tirai Bambu.
Beijing ingin memastikan konten yang beredar di jagat internet senada dengan kepentingan politik pemerintah. Bukan digunakan demi tujuan sebaliknya atau yang bertentangan dengan narasi serta kontrol Partai Komunis.
Great Firewall (GFW) merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut mekanisme sensor internet oleh otoritas Cina. Teknologi itu memadukan berbagai metode surveilans canggih yang menjadi bagian dari Golden Shield Project.
Fang Binxing ialah sosok di balik sistem canggih tersebut. Pada akhir 1990-an, ia merancang sebuah tembok virtual yang memungkinkan pemerintah mengontrol seluruh lalu lintas data.
Great Firewall akan mengarahkan semua traffic internasional secara virtual lewat sejumlah poin akses pada server-server yang dimiliki oleh pemerintah.
Dalam dunia komputer, firewall adalah sistem yang dirancang untuk memblokir akses program-program yang terlarang, baik keluar maupun masuk ke komputer yang memakai sistem tersebut.
Sementara GFW sendiri memanfaatkan berbagai jenis teknologi hasil kombinasi milik pemerintah Cina serta perusahaan internet lokal.
Mereka mengadopsi metode, mulai dari filter kata kunci, daftar hitam alamat IP, DNS poisoning, deep packet inspection, hingga sensor manual. Demikian seperti yang dijelaskan dalam laman situs Great Firewall of China.
Lewat situs itu pula, pengguna internet bisa mengetahui situsweb apa saja yang telah diblokir oleh otoritas Cina dengan memasukkan alamat situsnya.
GFW akan secara otomatis memblokir situs asing, aplikasi, media sosial, VPN, email, pesan instan, dan konten berita daring yang dianggap tidak pantas atau menyerang pemerintah Tiongkok serta Partai Komunis.
Konten bermuatan porno, kekerasan, dan materi politik yang sensitif akan terjerat oleh GFW. Seluruh konten politis berbau demokrasi dan menyoroti hal negatif dari Partai Komunis juga akan diblokir.
Media sosial besutan asing pun menjadi sasaran sensor andai saja mereka tidak menyetujui persyaratan serta peraturan dari otoritas Tiongkok.
Dampaknya, berbagai perusahaan asing berbasis internet telah banyak yang jadi korban, termasuk sejumlah perusahaan raksasa penguasa jagat internet.
Google pertama kali diblokir pada bulan September 2002. YouTube menyusul usai kerusuhan di Tibet pada 2008, dan diikuti oleh Facebook dan Twitter pasca adanya kerusuhan di Xinjiang pada 2009 silam.
Instagram pun turut dicekal di daratan Cina setelah terjadinya aksi protes oleh kelompok pro-demokrasi di Hongkong pada 2014. Sejurus kemudian, lantaran tidak menyetujui penghapusan enkripsi, Whatsapp dan Telegram bernasib sama.
Kebijakan kontroversial tersebut menuai banyak kecaman dari pemerintah global. Namun, di sisi lain, regulasi itu ternyata memberikan dampak yang sangat positif nan masif bagi industri domestik Cina.
Meski sudah mengisolasi diri dari dunia luar, uniknya, semua lini bisnis internet di Cina justru mengalami perkembangan yang begitu pesat.
Selain karena faktor kemajuan teknologi, angka pengguna internet Tiongkok yang mencapai 989 juta jiwa juga dinilai telah berkontribusi besar bagi perkembangan industri teknologi di Negeri Panda.
Media dan layanan internet baru produk dalam negeri lantas bermunculan secara sporadis. Mereka menawarkan fitur yang tak kalah canggihnya jika dibandingkan dengan teknologi perusahaan Barat.
Mereka dapat menggantikan peran dari Google sebagai mesin pencarian dengan Baidu kendati menampilkan hasil-hasil pencarian yang telah disensor negara.
Baidu berhasil menuai kesuksesan besar akibat absennya Google. Merujuk laporan dari Statista, mereka meraup pendapatan senilai 16,4 miliar dolar AS pada 2020.
Perusahaan e-commerce milik Jack Ma, Alibaba, juga menuai kesuksesan akibat kebijakan tersebut. Pada tahun 2020 lalu, perusahaan pesaing terberat Amazon itu berhasil meraup pundi-pundi mencapai 72 miliar dolar AS.
Angka-angka itu tentu bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan. Pasalnya, Cina memiliki basis pengguna internet serta potensi belanja daring yang sangat masif.
Di bawah tangan Xi, perusahaan internet asing mulai berkurang drastis. Ia ingin agar perusahaan domestik mendominasi ekonomi pada bidang teknologi di dunia. Dan, kini ia berhasil mencapai tujuan itu.
Tiongkok dengan kebijakan yang mereka tetapkan memang mengundang polemik serta kecaman. Kebebasan publik dalam berekspresi dan arus bebas informasi di dunia maya dikontrol dengan amat ketat. Banyak yang harus mendekam di dalam penjara karena telah melanggar regulasi.
Namun, di sisi lain, GFW membuat iklim teknologi lokal berkembang secara pesat. Absennya raksasa teknologi milik asing dapat diisi dengan baik oleh perusahaan-perusahaan domestik.
Apakah Indonesia juga perlu menerapkan sistem dan kebijakan serupa agar industri teknologi berbasis internet dalam negeri kita mampu berkembang?
