Ketika dunia pendidikan dikotori oleh ulah segelintir oknum yang mencederai marwah intelektualitas, saat para pendidik yang tulus mengajar berteriak meminta haknya, dan marwah pendidik yang kehilangan hak menerapkan disiplin pada siswa dan berujung di kantor polisi.
Bagaimana jadinya ketika Ormas Islam dan pemerintah bahu-membahu memprioritaskan pendidikan dan peduli pada nasib guru sebagai ujung tombak pendidikan? Coba bayangkan bagaimana ketika para tokoh yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial berkumpul dalam sebuah acara akbar yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI sebagai salah satu narasumber utama?
Setelah memastikan agenda acara, Mendikdasmen Abdul Mu'ti siap hadir menjadi narasumber pada Rakernas dan Rapimnas Al Washliyah pada 25-27 April 2025 di Lorin Sentul Hotel, Kawasan Sirkuit Sentul Internasional Exit Toll Sirkuit Sentul Jl. Tol Jagorawi No. Km 20, Sentul, Bogor.
Peduli Kesejahteraan GuruÂ
"Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) swasta tidak mesti pindah ke sekolah negeri," tegas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof.Dr.H.Abdul Mu'ti, M.Ed saat menerima kunjungan silahturahmi dengan rombongan Pengurus Besar (PB) Al Jam'iyatul Washliyah di kantor Mendikdasmen, Rabu (26/3/2025).
Keputusan ini tentunya mempertimbangkan adanya kemungkinan perpindahan besar-besaran guru P3K ke sekolah negeri, sehingga sekolah swasta dan madrasah akan kekurangan guru. Hal ini tentunya akan berdampak pada ketimpangan proses belajar mengajar serta menurunnya kualitas pendidikan.
Angin segar kembali datang dengan adanya keputusan bahwa 350 ribu guru agama akan yang belum mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan mendapat bantuan pemerintah agar tahun depan semua guru agama sudah memiliki sertifikat.
Bantuan ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sangat memprioritaskan anggaran pendidikan. "Beliau (Presiden Prabowo-red) punya panggilan jiwa untuk memajukan pendidikan," kata Menteri.
Sebagaimana diketahui guru agama selama ini memiliki dua rumah namun tak terurus karena rancunya aturan. Pembinaan guru agama berada di bawah Kementerian Agama, dan Kemenag merasa tempat mengajar guru agama ada di Kemendiknas. Namun Kemendikdasmen merasa ranah pembinaan seharusnya beradaKemenag.
