Negara ini bakal kehilangan petani. Jika terus berlanjut, Indonesia kemungkinan besar tidak akan memiliki petani lagi dalam 50 tahun ke depan. Apa yang akan kita makan?
Tidak mudah menjadi petani di Indonesia. Musim tanam kerap berubah menjadi petaka saat benih sudah terlanjur ditabur namun pupuk belum tersedia.
Baca:Â
'Sindikat Besar' di Balik Rantai Distribusi Pupuk Bersubdisi, Negara Harus Hadir
Mafia Pupuk Sulit Diberantas, Perlukah Subsidi Pupuk bagi Petani?
Ketua Kelompok Tani Sarwo Dadi Desa Baleraksa, Karangmoncol, Purbalingga, Fajar berujar pemerintah seharusnya cepat merespon kelangkaan pupuk yang sudah terjadi sejak Agustus lalu. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang serba sulit ini. "Tolong ini tanpa pupuk enggak bisa tanam padi. Tolong petani enggak bisa makan. Mau makan apa besok kalau enggak ada yang bisa ditanam?" ucap Fajar, Rabu (23/9/2020).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), negara ini telah kehilangan 5,1 juta petani antara tahun 2003 dan 2013, dengan jumlah mereka turun menjadi 26 juta. Tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memprediksi Indonesia berpotensi kehilangan lahan sawah seluas 90.000 hektar per tahun.
Pada tingkat ini, Indonesia akan kehilangan petaninya pada tahun 2063.
"Sebagian besar kaum muda memandang pekerjaan pertanian sebagai pekerjaan kasar berupah rendah yang lebih cocok untuk mereka yang berasal dari latar belakang miskin yang memiliki pendidikan terbatas," demikian bunyi laporan Lembaga Penelitian SMERU 2016.
Pertanian merupakan penyumbang besar bagi perekonomian Indonesia. Sekitar 29 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian, perikanan dan peternakan, yang menyumbang hampir 13 persen terhadap PDB negara. Ini adalah penyumbang ekonomi terbesar ketiga setelah manufaktur dan perdagangan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menyebutkan sedikit anak muda yang mengejar pertanian sebagai profesi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hanya 23 persen dari 14,2 juta penduduk negara itu yang berusia antara 15 dan 24 tahun yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2019.
Dengan populasi hanya 12.000 --- kurang dari seperempat kapasitas stadion sepak bola utama --- Ciburial menawarkan hamparan luas tanah subur yang subur, cocok untuk pertanian. Ini tidak terjadi di tempat lain di Indonesia.
Antara 2013 dan 2019, lahan pertanian Indonesia menurun menjadi 7,46 juta hektar dari 7,75 juta hektar, menurut data yang dikumpulkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, BPS, dan beberapa lembaga pemerintah lainnya.
"Masalah seperti kenaikan biaya produksi, perubahan cuaca dan serangan hama juga telah mendorong petani untuk beralih profesi, dengan pemilik lahan baik mengubah lahan untuk penggunaan lain atau menjualnya," tulis laporan SMERU.
Jadi, apa yang salah? Bagaimana kita bisa mendukung lebih banyak petani dan keluarganya?
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo paham betul bahwa mendorong generasi muda bisa menjadi "tantangan luar biasa". Tetapi politisi partai NasDem itu telah berjanji untuk mendukung petani muda dengan memperluas akses ke inovasi dan skema pendanaan.
Dalam penanganan krisis pandemi covid-19, sebesar Rp 1,85 triliun dari anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 14,06 triliun untuk tahun 2020 telah direalokasikan untuk bantuan benih, program padat karya, stabilisasi stok dan harga pangan, serta distribusi dan transportasi pangan.
Syahrul Yasin Limpo mengatakan kementerian akan terus mengembangkan pusat penyuluhan pertanian berbasis kabupaten di bawah skema Kostratani untuk lebih menanggapi kebutuhan petani, selain memberikan pinjaman mikro kepada petani dan berusaha untuk melipatgandakan ekspor pertanian.
"Saya optimis sektor pertanian akan berkembang dan generasi muda saat ini akan memanfaatkan peluang tersebut. Mereka adalah generasi yang pandai menangkap peluang," kata mantan gubernur Sulawesi Selatan itu.
Kementerian Pertanian RI atau Kementan pada tahun 2022 akan fokus pada penyediaan pangan, utamanya bagi penduduk Indonesia.
"Kita selalu bersoal dengan anggaran oleh karena itu tadi ada kesepakatan kita bahwa anggaran Kementan tahun 2022 harus bisa terakselerasi dengan daya produktifitas yang lebih baik melalui pemanfaatan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digulirkan Bapak Presiden Jokowi untuk dimanfaatkan di bidang pertanian," kata Syahrul Yasin Limpo.
