Dengan demikian, Jakarta bisa disebut sebagai ibu kota Asia Tenggara. Kemlu telah menegaskan visinya, dalam siklus rekrutmen Duta Muda ASEAN tahun 2019, salah satu topik esainya adalah "Mengembangkan Jakarta sebagai Ibukota Diplomatik Asia Tenggara".
Visi ini sama sekali bukan sesuatu yang baru. Pada lokakarya yang diadakan di Sekretariat ASEAN pada 28 Mei 2012, Wakil Gubernur Jakarta saat itu Soetanto Soehodho mengatakan "Jakarta dikukuhkan sebagai ibu kota diplomatik".Â
Pada tahun 2016 ketika Misi Uni Eropa untuk ASEAN diresmikan di Jakarta, mitra dialog ASEAN Kementerian Luar Negeri dan Direktur Kerjasama antar Kawasan Derry Aman menegaskan kembali visi Jakarta untuk menjadi ibu kota diplomatik ASEAN.Â
Sebuah situs baru kemungkinan akan lebih baik untuk ibu kota Indonesia; tetapi masalah Jakarta tidak hilang begitu saja - ia masih tenggelam, padat dan sangat tercemar. Faktanya, kepergian pemerintah pusat dari Jakarta berarti lebih banyak tantangan dan peluang terbentang di depan kota metropolitan ini.
Dalam konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran pembangunan IKN akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. "Jadi ini yang nanti akan kita desain dengan baik untuk tahun 2022. Karena untuk seperti diketahui 2022 paket untuk pemulihan ekonomi Rp450 (PEN) triliun masih belum dispesifikasi seluruhnya jadi mungkin bisa dimasukan ke dalam bagian dari program pemulihan ekonomi sekaligus bangun momen pembangunan ibu kota baru," jelasnya, Selasa 18 Januari 2022.
Ini memiliki kesempatan untuk memulai dari awal, mengingat pelajaran dari kegagalan Jakarta, dan kemewahan menggabungkan teknologi canggih dan keahlian kontemporer dalam desain perkotaan. Mungkin ke depan Kaltim tidak hanya menjadi pusat politik tetapi juga menjadi hub ilmu dan penelitian, seperti Canberra atau Washington, DC.
Jakarta, di sisi lain, tidak memiliki hak istimewa seperti itu. Pemerintahan Anies Baswedan dan penerusnya akan menghadapi tantangan yang lebih besar untuk menyatukan semuanya di Jakarta pasca-ibu kota.Â
Pembangunan MRT bersama dengan transit oriented development (TOD) yang sedang berlangsung di Jabodetabek harus terus berlanjut, untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan abadi yang merugikan Indonesia sebesar Rp 100 triliun per tahun.Â
Pencemaran harus diatasi untuk meningkatkan kualitas udara dan air demi kesejahteraan penduduk Jakarta serta untuk menarik investor dan pekerja asing. Yang terpenting, fakta bahwa Jakarta sedang tenggelam sejauh ini merupakan tantangan terbesar.Â
Proyek tembok laut raksasa diluncurkan pada tahun 2014; pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan konsep taman tepi laut yang akan diadopsi Boston sebagai pengganti tembok laut.
Baca: Pengganti Jakarta yang Tenggelam, Nama Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'
