Mohon tunggu...
Khutbahrul Wahid
Khutbahrul Wahid Mohon Tunggu... Hukum, Politik, Pendidikan dan Filsafat

Pemerhati dan Penulis Hukum | Menyumbang Pemikiran di Bidang Ilmu Hukum, Politik, Pendidikan dan Filsafat | Content Writer dan Ghost Writer | Pekanbaru, Riau.

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Pandemi Covid-19, Tanggung Jawab Pemerintah, Masyarakat, dan Media dalam Perspektif Hukum

28 Maret 2020   15:58 Diperbarui: 28 Maret 2020   16:14 746 0 0 Mohon Tunggu...

Pemerintah memprediksi penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia bakal mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa waktu mendatang. Perkiraannya setelah April 2020, jumlah kasus akan terkendali. Jumlah kasus corona di Indonesia terus meningkat sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020. 

Hingga Minggu (29/3), jumlah kasus positif corona di dalam negeri mencapai angka 1000+ orang dengan 100+ orang meninggal dunia. Penjelasan pemerintah tersebut tentu mengejutkan kita semua dan disisi lain juga bermanfaat bagi kita dalam kejelasan informasi mengenai Covid-19 ini.

Pemerintah dalam konstruksi Undang-Undang Dasar atau Konstitusional adalah instrument yang paling bertanggung jawab atas "Pemenuhan Hak Warga Negara" karena didalam Undang-Undang Dasar itu bahwa setiap warga negara bahkan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Setiap warga negara berhak atas pelayanan dan fasilitas kesehatan dan kemudian negara diberikan tanggung jawab terutama pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak-hak tersebut, bukan hanya sampai disitu pemerintah atau negara juga bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan yang layak dan itu diatur dalam Konstitusi/Undang-Undang Dasar kita:

Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945:

"Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Bukan hanya didalam Undang-Undang Dasar kita saja, tetapi di dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga memberikan hak yang sama:

Pasal 7 Undang-Undang Kesehatan:

"Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab"

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
VIDEO PILIHAN