Mohon tunggu...
Kholilul Rohman Ahmad
Kholilul Rohman Ahmad Mohon Tunggu... Foto/Videografer - Publikasi merdeka dan beradab

Suka menulis, membaca, dan fotografi. Tinggal di Jakarta dari Magelang Jawa Tengah. Menulis menyimpul kata-kata, yang terucap menjadi tertulis, agar indah dan riang gembira.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

DPR PKB Terima "Curhatan" Petani soal Distribusi Pupuk yang Tidak Adil

8 Januari 2020   09:43 Diperbarui: 8 Januari 2020   10:25 62
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
RAMAH TAMAH ASPIRASIONAL - Luqman Hakim Anggota DPR PKB terima aduan Muhammad Albar soal distribusi pupuk tidak yang beres - foto: @kholilpayaman

Kretek, Wonosobo -- Saat kegiatan reses Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim S Ag, pertemuan denfan warga di Wonosobo muncul aspirasi tentang distribusi pupuk non-sawah yang tidak adil.

Aspirasi kepentingan rakyat petani ini disampaikan oleh Ketua DPC PKB Wonosobo, Muhammad Albar, yang hadir dalam acara di Gedung Gayatri, Kretek Wonosobo, 2/01.

Menurut Albar, dua tahun terakhir ini para petani di Wonosobo merasa sangat keberatan dengan kebijakan pemerintah menghentikan subsidi pupuk. Sebab kebutuhan pupuk untuk pertanian sangat dibutuhkan apalagi harga-harga pupuk semakin tinggi.

"Mohon kebijakan ini harus ditinjau lagi. Pupuk untuk rakyat harus dilanjutkan," kata Albar kepada Luqman Hakim disaksikan ratusan warga Wonosobo yang hadir dalam acara reses anggota DPR tersebut.

foto: @kholilpayaman
foto: @kholilpayaman
Menurutnya, selama ini para petani menilai kebijakan penghentian subsidi pupuk kepada petani non-sawah tidak adil sehingga perlu ditinjau kembali. Karena kebijakan ini berdasar surat edaran Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka Albar meminta surat tersebut dicabut/diganti juga oleh Wapres Ma'ruf Amin.

"Mohon dengan sangat agar Bapak Wakil Presiden untuk mengundang rapat koordinasi tentang subsidi pupuk untuk bisa mencabut kebijakan ini. Karena menurut pemangku kebijakan hal ini harus di bawah koordinasi Bapak Wakil Presiden. Karena saat menentukan kebijakan penghentian ini di bawah koordinasi Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata Albar.

Luqman Hakim Anggota DPR Fraksi PKB periode 2019-2024 gelar kegiatan reses pertama ini di Kretek, Wonosobo (2/01), Parakan Temanggung (3/01), Purworejo (04/01), dan Tempuran Magelang (5/01). Alumni pondok pesantren pengelola madrasah-madrasah di desa dan dusun sekuitar Wonosobo ikut diundang dalam acara silaturrahim ini.

Kesempatan reses mendatang Luqman Hakim akan lebih banyak melibatkan kelompok masyarakat professional agar kebermanfatan aspirasionalnya sebagai wakil rakyat lebih merata.

"Karena ini kegiatan pertama ya masih banyak pokmas belum diundang. Reses berikutnya akan kami undang kalangan petani, peternak, pekebun, perajin, dan wirausahan penggerak ekonomi rakyat," tuturnya.

Menyegerakan perjumpaan sesama manusia adalah kunci sukses silaturrahim. Dengannya berkah dan kehormataan warga nahdliyin senantiasa terjaga. 

Bersama selalu dalam bergandengan tangan menjaga solderitas mengawal proses berdemokrasi dan berkebudayaan sebagai warga negara Indonesia bermartabat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun