Dalam lanskap politik Indonesia pasca-Pemilu 2024, akronim  "PARCOK" muncul sebagai fenomena linguistik yang mencerminkan ketegangan antara institusi negara dan dinamika kekuasaan. Akronim dari "Partai Coklat", PARCOK merujuk pada dugaan keterlibatan oknum polisi---dengan seragam dinas berwarna coklat---dalam proses politik, khususnya Pilkada serentak 2024.
Istilah ini menjadi viral di media sosial dan diskusi publik, serta kerap digunakan oleh oposisi seperti PDI-P untuk menuduh cawe-cawe atau intervensi tidak netral  oknum-oknum aparat kepolisian guna memenangkan kandidat tertentu.
Dari perspektif semantik kognitif, PARCOK bukan sekadar label sarkastis, melainkan metafora konseptual yang membentuk pemikiran masyarakat tentang politik. Sementara dari sudut politik, ia berfungsi sebagai alat wacana kritis untuk polarisasi dan delegitimasi.
Metafora sebagai Bingkai Pemikiran
Semantik kognitif, sebagaimana dikembangkan oleh George Lakoff dan Mark Johnson dalam Metaphors We Live By (1980), memandang bahasa bukan sebagai representasi netral, melainkan sebagai sistem metafora konseptual yang membentuk pemahaman kita tentang dunia.
Metafora bukan hiasan retoris, tapi struktur kognitif yang memetakan domain sumber (source domain) ke domain target (target domain), memengaruhi persepsi dan tindakan. Dalam kasus PARCOK, metafora konseptual utama adalah POLISI SEBAGAI PARTAI POLITIK.
Domain sumber "partai" menyiratkan organisasi partisan yang berkompetisi untuk kekuasaan, sementara domain target "coklat" (warna seragam polisi) mengubah institusi penegak hukum menjadi aktor politik yang tidak netral.
Hal tersebut telah  menciptakan bingkai kognitif di mana polisi dianggap sudah bukan lagi pelindung rakyat, melainkan "pemain" dalam arena politik, mirip partai yang cawe-cawe untuk kemenangan elektoral.
Asal-usul akronim PARCOK  ini, seperti diungkap Yulius Setiarto (anggota DPR dari PDI-P), berakar dari dugaan intervensi polisi dalam Pilkada 2024. Pada arena konstestasi tersebut warna  "coklat" yang merupakan seragam Polri, menjadi simbol visual yang mudah diingat serta  membangkitkan asosiasi dengan kekuasaan represif.
Metafora ini memperkaya pemikiran kognitif masyarakat: "Partai Coklat" menyiratkan bahwa polisi telah "berubah warna" dari netral menjadi partisan, seperti metafora "warna partai" yang umum di politik Indonesia (misalnya, merah untuk PDI-P).
