Namun, di balik gaya komunikasinya yang karismatik, Prabowo juga tidak lepas dari kontroversi. Beberapa kritik menyebutkan bahwa gaya bicaranya terkadang terkesan agresif dan defensif, dan tidak bisa lepas dari gaya militeristik, terutama saat menghadapi pertanyaan sulit atau kritik.
Istilah "omon-omon" yang disematkan kepada Prabowo  oleh sebagian masyarakat untuk menyindirnya merujuk pada janji-janji politik yang dianggap tidak terealisasi atau bertolak belakang dengan kebijakan yang saat ini diambilnya. Istilah ini pertama kali muncul dalam debat Capres 2024 ketika Prabowo sendiri yang menggunakan kata tersebut sebagai plesetan dari "omong-omong" untuk menyindir lawan politiknya yang dianggap hanya pandai berbicara tanpa tindakan nyata.
Beberapa contoh yang sering disebutkan oleh masyarakat terkait julukan "omon-omon" yang kini menjadi boomerang kepada Prabowo antara lain dalam pemberantasan korupsi, di mana meskipun Prabowo sering menyatakan komitmennya. Beberapa pihak menilai bahwa tindakan nyata yang diambil belum cukup tegas, bahkan dinilai masih sebatas retorika dan pencitraan belaka.
Dalam kebijakan ekonomi, janji-janji Prabowo terkait peningkatan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi juga sering kali dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, janji untuk menambah fakultas kedokteran dan membuka jutaan lapangan kerja baru menjadi sorotan karena belum terealisasi dengan baik.
Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Prabowo menimbulkan banyak permasalahan dalam implementasinya. Program ini dinilai mengalami berbagai kendala dalam hal distribusi, pendanaan, serta efektivitasnya dalam menangani permasalahan gizi masyarakat. Selain itu, kebijakan pemotongan anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo memengaruhi banyak departemen, tetapi di sisi lain masih terjadi pemborosan anggaran.
Struktur kabinet yang gemuk dengan jumlah kementerian yang banyak serta pengangkatan staf khusus dalam jumlah besar menjadi sorotan. Menariknya, pemotongan anggaran ini tidak menyentuh sektor TNI dan Polri, yang tetap mendapatkan alokasi anggaran tanpa perubahan signifikan.
Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi politiknya, Prabowo perlu menyesuaikan gaya komunikasinya agar lebih terbuka dan transparan dalam menyampaikan berbagai kebijakanya. Komunikasi yang lebih lugas dan berbasis data akan meningkatkan kredibilitasnya di mata publik. Selain itu, penting bagi Prabowo untuk mengelola ekspektasi masyarakat dengan menjelaskan tantangan dan keterbatasan dalam realisasi program-programnya agar tidak muncul kesan "omon-omon." Jenderal..**
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
