Mohon tunggu...
Khoirul Umar
Khoirul Umar Mohon Tunggu... Mahasiswa | CapCut Creator

Saya adalah seorang mahasiswa yang memiliki hobi editing, videografi, Advanture, dan saya adalah seorang CapCut Creator baru yang berusaha untuk mendapat benefit didalamnya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Mampukah Pemerintah Menciptakan Peluang Kepemimpinan yang Inklusif dalam Menghadapi Tantangan Era Digital?

22 April 2025   07:07 Diperbarui: 22 April 2025   07:07 58
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

22 April 2025, Annora Elyzia Niriko (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UMM, Ak.24 NIM 052)

Di era digital yang berkembang secara pesat, kepemimpinan pemerintah menghadapi tantangan dan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transformasi teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi. Namun dibalik kemudahan tersebut terdapat berbagai macam tantangan, seperti sulitnya memastikan kebenaran informasi yang beredar cepat di dunia maya, kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, dan tuntutan dari masyarakat yang semakin kritis juga melek informasi.

Masyarakat saat ini dapat mengakses media sosial dengan sangat mudah. Banyak informasi yang beredar di masyarakat dengan sangat cepat melalui berbagai platform seperti instagram,tiktok,whatsapp dan lain lain. Tentu saja informasi tersebut didapatkan oleh masyarakat dengan mudah dan cepat. Selain itu masyarakat juga bisa menyebarkan informasi melalui beberapa platform tersebut. Kebanyakan masyarakat menelan informasi tersebut secara mentah mentah. Padahal mereka tidak tau kebenaran mengenai informasi tersebut. Hal ini menjadi problem pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut. Karena pengguna media sosial saat ini bukan hanya orang dewasa melainkan juga anak anak dan orang tua yang mana tidak semua pengguna media sosial bisa menelaah informasi dengan baik.

Meskipun masyarakat saat ini bisa mengakses media sosial dengan mudah namun pada kenyataannya terdapat kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Masih banyak daerah pedesaan di Indonesia yang masih mengalami kesulitan untuk mengakses media sosial dan mendapatkan informasi dengan cepat juga mudah. Hal ini terjadi karena infrastruktur teknologi yang tidak merata. Banyak daerah pedesaan di Indonesia belum mendapatkan fasilitas yang mendukung untuk mengikuti perkembangan digitalisasi saat ini. Seperti hal nya banyak daerah yang belum bisa mengakses jaringan dengan baik. Hal tersebut berakibat pada lambatnya masyarakat dalam mendapatkan informasi terbaru, sehingga membuat masyarakat kurang melek informasi. Selain itu dalam dunia pendidikan, peserta didik di daerah desa tertinggal hanya bisa mengandalkan media cetak sebagai fasilitas belajar. Hal ini membuat kurangnya potensi kreativitas peserta didik di desa tertinggal di bandingkan dengan peserta didik daerah perkotaan. Dalam bidang kesehatan masyarakat desa tertinggal juga merasakan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan digital (Halodoc,Alodokter,Dkonsul) yang mana layanan tersebut bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat perkotaan. Padahal masyarakat desa tertinggal juga mengalami kesulitan untuk akses menuju layanan kesehatan seperti pukesmas atau rumah sakit. Seharusnya layanan kesehatan digital bisa membantu mereka dengan cepat menangani keluhan yang sedang dirasakannya.

Semakin mudahnya masyarakat memberikan dan mendapatkan informasi membuat mereka mau tidak mau menjadi pemikir kritis dan melek informasi. Karena informasi yang beredar pada era digital semakin tidak terkendali. Dan banyak masyarakat yang sudah mulai berani speak up terkait informasi kepemerintahan. Karena saat ini isu isu kepemerintahan sangatlah sensitif bagi masyarakat. Sehingga masyarakat dituntut untuk mulai berfikir secara kritis dan memilah informasi yang didapatkan dengan bijak. Tidak hanya orang tua yang harus melek informasi tetapi juga kalangan muda harus mampu berfikir secara kritis dan melek informasi pemerintahan karena mereka lah penerus bangsa. Masyarakat yang semakin melek informasi membuat mereka ikut berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Terutama masyarakat 3T yang saat ini mulai berani mengkritik dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan yang dibuat. Misalnya, saat pemerintah daerah merencanakan proyek pembangunan infrastruktur, masyarakat sering mengajukan pertanyaan terkait alokasi anggaran, dampak lingkungan, dan efektivitas proyek tersebut. Mereka juga akan mencari informasi terkait anggaran melalui aplikasi e-budgeting yang disediakan pemerintah atau melalui portal pengaduan publik seperti Lapor!.

Dengan adanya tantangan tantangan tersebut, apakah seorang pemimpin pemerintahan mampu menciptakan peluang untuk mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, mempercepat proses pengambilan keputusan,meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat, dan efisiensi pelayanan publik melalui media digital ?

Kepemimpinan pemerintah harus bisa beradaptasi di era digital saat ini. karena seperti yang kita tahu perubahan terjadi begitu pesat,untuk mengatasi tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya pemerintah mempunyai peluang baru untuk mengatasi tantangan tersebut. salah satu pendorong utama dalam beradaptasi adalah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Dengan adanya internet,media sosial,dan aplikasi mobile,pemerintah dapat menyampaikan informasi secara cepat dan efisien. Misalnya,pengumuman kebijakan publik dapat disebar luaskan melalui platform digital,yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru tanpa harus menunggu laporan resmi.selain mengubah cara interaksi antara pemerintah dan masyarakat, kemajuan teknologi memungkinkan pemerintah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data analitik dan sistem informasi yang canggih. Dengan akses cepat terhadap data yang relevan, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis bukti. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.

Dengan beredarnya informasi di dunia maya yang tidak bisa dikendalikan, menjadi peluang pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Transparasi adalah salah satu aspek penting dalam pemerintahan modern, dan era digital memberikan kesempatan luar biasa untuk mencapainya. Dengan mempublikasikan laporan kinerja dan informasi kebijakan secara terbuka di platform online, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik. Masyarakat kini memiliki akses lebih besar untuk memantau kegiatan pemerintah dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif. Transparansi ini juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih demokratis.

Peluang terakhir yang dapat dilakukan pemerintah dalam menghadapi era digital adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik digital untuk masyarakat. Dengan mengadopsi sistem digital, pemerintah dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit belit dan menyediakan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat. Namun pemerintah juga harus meningkatkan pelayanan publik digital di daerah 3T (terdepan,terluar,tertinggal) karena disana yang sangat membutuhkan layanan ini. Mengingat akses jalan menuju layanan publik sangat sulit. Sehingga pemerintah perlu memprioritaskan daerah tersebut dalam meningkatkan efisiensi layanan publik digital dan memperluas akses jaringan. Dengan demikian transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi semua pihak.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital, kepemimpinan pemerintah harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Transformasi teknologi informasi dan komunikasi telah membuka jalan bagi pemerintah untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, dan menciptakan interaksi yang lebih baik dengan masyarakat. Namun tantangan seperti kesenjangan digital tetap harus diatasi agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kemajuan ini. Oleh karena itu, langkah langkah strategis dalam mengintegrasikan teknologi dalam pemerintahan akan menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat di era digital ini.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun