Ringkasan Pemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penugasan Guru sebagai KS

Latar Belakang

• Guru dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
• Peraturan sebelumnya (Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021) dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan pendidikan, sehingga perlu diganti.

Ketentuan Umum

• Kepala Sekolah: Guru yang memimpin dan mengelola satuan pendidikan formal (TK, SD, SMP, SMA/SMK, SILN).
• Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dll.
• Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah: Wajib diikuti calon kepala sekolah.

Penyediaan Calon Kepala Sekolah

Terdiri dari dua tahap:

1. Pemetaan kebutuhan kepala sekolah oleh Dinas Pendidikan/Penyelenggara Masyarakat/Kementerian.
2. Penyiapan calon kepala sekolah melalui:
   • Pengusulan
   • Seleksi (administrasi dan substansi)
   • Pelatihan

Syarat calon kepala sekolah (untuk ASN):

• S1/D4, bersertifikat pendidik, pangkat minimal III/c (PNS) atau 8 tahun pengalaman (PPPK), nilai kinerja "Baik", pengalaman manajerial 2 tahun, usia maksimal 56 tahun, bebas hukum dan narkoba, serta bersedia ditempatkan sesuai kewenangan daerah.

Mekanisme Penugasan

1. Guru ASN di sekolah negeri: Ditugaskan oleh PPK setelah lulus pelatihan dan rekomendasi tim pertimbangan.
2. Guru ASN di sekolah masyarakat: Ditugaskan oleh PPK dengan mekanisme yang sama.
3. Guru non-ASN di sekolah masyarakat: Penugasan ditentukan oleh penyelenggara sekolah.
4. Guru PNS sebagai Kepala SILN: Syarat tambahan meliputi pengalaman sebagai kepala sekolah, kemampuan bahasa asing, wawasan seni-budaya, dan mekanisme seleksi khusus bersama Kemenlu.

Masa Penugasan

• Guru ASN (sekolah negeri): Maks. 2 periode (masing-masing 4 tahun), bisa diperpanjang 1 periode jika tak ada calon dan memiliki predikat kinerja "Sangat Baik".
• Guru ASN & non-ASN di sekolah masyarakat: Mengacu pada peraturan masing-masing penyelenggara.
• Kepala SILN (PNS): Maksimal 3 tahun, bisa diganti jika tidak memenuhi kinerja "Baik".

Pemberhentian Kepala Sekolah

Dapat terjadi karena:

• Meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan karena alasan:
  • Pensiun
  • Masa tugas selesai
  • Pelanggaran disiplin
  • Jabatan lain
  • Tidak bertugas 6 bulan berturut-turut
  • Sanksi pidana
  • Kinerja buruk
  • Tugas belajar 6 bulan
  • Jadi anggota partai politik/jabatan negara

Penjaminan Mutu

• Dilakukan oleh Direktorat, bekerja sama dengan lembaga lain.