Jakarta, Haposan Hutagalung, seorang pengamat hukum Indonesia, memberikan pandangannya yang mendalam terhadap insiden tragis percobaan pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di Jakarta Timur. Dalam responsnya, Hutagalung memaparkan pemikirannya yang cermat terkait legalitas penggunaan senjata api oleh pelaku, yang diidentifikasi sebagai GS.
Menurut Hutagalung, pertanyaan yang muncul secara krusial adalah apakah GS memiliki izin resmi untuk memiliki serta menggunakan senjata api yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Hutagalung menjelaskan bahwa keberadaan izin resmi ini tidak hanya merupakan sebuah formalitas, tetapi merupakan dasar yang vital dalam menilai keabsahan tindakan yang terjadi.Â
Ia menegaskan pentingnya proses hukum yang akurat dan teliti dalam menentukan apakah penggunaan senjata oleh GS sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau merupakan tindakan yang melanggar hukum.
"Sesuai dengan prinsip hukum yang mengatur, setiap individu harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku sebelum diberikan izin untuk memiliki senjata api," papar Hutagalung.
Selain itu, Hutagalung juga menggarisbawahi bahwa kepemilikan senjata api secara ilegal dapat mendatangkan konsekuensi hukum yang serius, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan adil sangatlah penting dalam kasus semacam ini.
"Sebelum seseorang diberikan izin untuk menggunakan senjata api, tes kejiwaan merupakan salah satu prosedur yang penting untuk memastikan bahwa individu tersebut memiliki kapasitas mental yang stabil dan dapat bertanggung jawab atas penggunaan senjata tersebut," tambah Hutagalung.
Hutagalung juga menyerukan agar kasus ini segera ditangani secara serius dan transparan oleh pihak berwenang. Dia menekankan pentingnya kepolisian untuk memberikan klarifikasi yang jelas terkait legalitas kepemilikan senjata api atas nama GS kepada media dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan transparan dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
"Dalam penanganan kasus semacam ini, kejelasan dan keadilan harus menjadi prioritas utama. Kepolisian harus menunjukkan surat legalitas kepemilikan senjata api atas nama GS agar proses hukum dapat berlangsung dengan adil dan transparan," tegas Hutagalung.
Dengan pandangannya yang mendalam dan berwibawa, Hutagalung menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan berintegritas dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seperti ini, demi keamanan dan keadilan masyarakat.
