Wahabi dan NU Tak Mungkin Bersatu (Bagian 1)

Baru-baru ini beredar tulisan mengenai KPK yang dikaitkan dengan kelompok celana cingkrang dan jenggotan. Ciri tersebut sering dikaitkan dengan kelompok yang berpemahaman wahabi bahkan diidentikkan dengan Islam radikal. Tulisan tersebut "menarik" dan berhasil memancing berbagai pihak baik dari kanan, kiri, maupun tengah untuk berkomentar.

Diskursus mengenai wahabi menjadi tren saat ini. Entah sejak kapan kata wahabi ini menjadi populer yang pasti secara pribadi sejak penulis duduk di bangku MTs Nahdaltul Ulama (setara SMP) di awal tahun 2000-an kata wahabi sudah diperbincangkan diantara rekan.

Wahabi secara sederhana adalah pemahaman keagamaan yang lahir dan dikembangkan oleh ulama di Arab Saudi. Sebagian kecil pemahaman wahabi yang penulis ketahui adalah terlihat pada praktik ibadah/ritual yang tidak umum dengan ritual/ibadah yang selama ini di praktikkan oleh muslim tradisional  aka nahdliyin di Indonesia. Misalnya wahabi tidak melakukan (atau bisa dikatakan menolak) tahlilan, maulidan dan manaqiban. 

Oleh karena itu, waktu penulis sekolah di madrasah, pemahaman kami sebagai siswa, wahabi itu ya contohnya Muhammadiyah karena amaliyah ibadah warga Muhammadiyah adalah kontra dengan amaliyah ibadah nahdliyin. (Untuk hal ushl aqidah NU dan Muhammadiyah adalah sama).

Sekilas tentang berdirinya NU dan dinamikanya

Sejak berdirinya, NU tidak bisa lepas dari wahabi. Pembentukan NU distimulus karena kalangan Islam tradisional waktu itu yang protes atas sepak terjang wahabi di Arab Saudi. 

Di Buku Ke-Nu-an disebutkan bahwa pemicu berdirinya NU adalah tindakan penguasa baru Arab Saudi di Tahun 1920-an yang berpaham Wahabi yang telah berlebih dalam menerapkan program pemurnian ajaran Islam. 

Kala itu pemerintah Arab Saudi menggusur beberapa petilasan sejarah Islam, seperti makam beberapa pahlawan Islam dengan dalih mencegah kultus individu. Mereka juga melarang kegiatan mauludan, bacaan berzanji, diba'an dan sebagainya. 

Sama dengan alasan di atas, seluruh kegiatan tersebut dilarang karena mengarah kepada kultus individu. (Buku Ke-NU-an Ahlussunnah Waljama'ah An-Nahdliyyah, Kelas 12 hal.60, LP Ma'arif NU DIY)

Saat itu, Ulama pesantren atau tradisional bermaksud ikut dalam delegasi ulama Islam Indonesia yang akan hadir pada muktamar di Arab Saudi guna mencari kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas tindakan yang dianggap berlebihan dalam memurnikan Islam. 

Namun maksud tersebut terhalang karena ditolak oleh beberapa kelompok Islam yang lain dengan alasan Ulama pesantren tidak memiliki Organisasi seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam dan sebagainya.