Fenomena meningkatnya harga beras yang merata hampir di seluruh daerah di Indonesia bersamaan dengan kelangkaan stok beras di pasaran menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini.
Peristiwa ini memaksa masyarakat antre untuk mendapat harga beras yang lebih murah terjadi dimana-mana mulai dari Jakarta, Ponorogo, Blitar, Bogor.
Warga mengantre beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Bulog dengan harga Rp 53.000 per lima kilogram (kg) sedangkan beras premium Rp 69.500 per lima kilogram (kg) sedangkan di pasar, harga beras masih melambung tinggi yakni berkisar Rp15-17 ribu per kilogramnya.
Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam dengan mencoba melakukan import ke negara yang menjadi langganan ekspor beras seperti India, Thailand, dan Vietnam.
Namun, saat ini negara yang menjadi langganan pengimpor beras Indonesia sulit diminta melakukan ekspor karena sama-sama sedang mengalami ancaman kekeringan dan gagal panen sehingga mereka memilih untuk mengamankan stok beras untuk rakyatnya terlebih dahulu. Kesulitan ini semakin menyadarkan pemerintah termasuk rakyat Indonesia mengenai dampak dari perubahan iklim
Lantas, bagaimana solusi yang dijalankan pemerintah untuk mengantisipasi peristiwa terulang kembali?
Langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah dengan melakukan contract farming dengan para petani.
Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), contract farming adalah kesepakatan antara petani dan pembeli, yang menguraikan produksi dan pengiriman produk pertanian. Perjanjian ini biasanya menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.
Gagasan mengenai contract farming sejatinya telah diungkapkan oleh Anies Baswedan dalam salah satu edisi debat calon presiden.
Dalam implementasinya, praktek contract farming telah banyak diterapkan di Indonesia hanya saja belum menjadi gerakan yang masif dan terstruktur sehingga masih banyak kisah para petani yang berhenti menanam suatu komoditas karena hasil panen dibeli dibawah harga pasar.
