Menakar Masa Depan Sistem Moneter Tradisional: Studi Kasus Ekuador

Isu lain yang tak kalah penting adalah fragmentasi sistem keuangan global akibat perlombaan digital antarnegara. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa bersaing mengembangkan infrastruktur mata uang digital nasional, baik dalam bentuk stablecoin maupun Central Bank Digital Currencies. Dalam arus global yang didominasi negara-negara besar, negara-negara berkembang seperti Ekuador yang belum memiliki kerangka regulasi jelas berisiko menjadi lokasi eksperimen tanpa kontrol.

Kasus proyek Worldcoin yang melakukan pemindaian iris mata untuk distribusi token menjadi salah satu ancaman bagi negara berkembang. Otoritas Ekuador merespon keras proyek tersebut dan mengancam akan membawa kasus ke kejaksaan. Meskipun begitu, otoritas negara juga turut andil dalam membiarkan proyek tersebut beredar dengan absennya kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kekosongan kebijakan dapat dimanfaatkan oleh proyek kripto global untuk menguji coba mekanisme distribusi tanpa mempertimbangkan kedaulatan moneter lokal.

Potret Adopsi Kripto di Masyarakat

Meski regulator cemas, adopsi masyarakat terhadap kripto terus meningkat. Laporan Geography of Cryptocurrency 2023 dari Chainalysis menunjukkan bahwa antara Juni 2022 hingga Juli 2023, aliran kripto ke Ekuador mencapai US$7 miliar. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat melihat kripto sebagai solusi terhadap keterbatasan sistem keuangan formal, terutama di kalangan unbanked dan underbanked.

Dalam teori keuangan inklusif, kripto sering dianggap sebagai leapfrog technology, atau teknologi yang memungkinkan negara-negara berkembang melompati tahap-tahap institusionalisasi keuangan yang panjang. ATM kripto di Ekuador menjadi simbol konkret dari proses tersebut.

Menuju Kerangka Regulasi yang Inklusif

Fenomena ini menegaskan perlunya kerangka regulasi baru yang tidak semata bersifat represif, tetapi juga adaptif. Literatur terkini menekankan pentingnya kerangka hukum yang progresif namun protektif, mengingat potensi kripto untuk membuka akses keuangan sekaligus risikonya terhadap stabilitas sistem.

Beberapa langkah strategis bisa dipertimbangkan, seperti identifikasi digital untuk transaksi aset digital, legalisasi terbatas ATM kripto di bawah pengawasan bank sentral, dan integrasi pajak atas aktivitas digital. Dengan kerangka ini, negara dapat menghindari binary trap antara larangan total dan liberalisasi liar. Selain itu, negara dapat merancang jalan tengah yang melindungi kedaulatan moneter sambil merespons inovasi secara bersamaan.