Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi

Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Output dan Inflasi

Kebijakan fiskal merupakan salah satu alat untuk mengendalikan keseimbangan ekonomi makro. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat mempengaruhi sisi penawaran yang lebih bersifat jangka panjang dengan meningkatkan kapasitas perekonomian. 

Kebijakan fiskal berinteraksi dengan kebijakan moneter dalam mengelola stabilitas ekonomi makro.Literatur yang ada membagi efek kebijakan fiskal menjadi dua jenis: efek sisi permintaan dan efek sisi penawaran. 

Dampak sisi penawaran dari kebijakan fiskal memiliki implikasi jangka panjang. Kebijakan fiskal di sisi penawaran dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi dan berdampak jangka panjang. Dampak ekonomi dari kebijakan fiskal melalui pendekatan permintaan agregat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan Keynesian.

Dalam jangka panjang, perpajakan menguntungkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pengeluaran pemerintah tidak. Penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa guncangan yang meningkatkan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap output, sedangkan guncangan pajak berdampak negatif. Dampak jangka pendek yang lebih dominan dari pengeluaran pemerintah terhadap output dibandingkan dengan pajak menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih sangat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada masa resesi. 

Di sisi lain, pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi menyebabkan inflasi yang lebih rendah dan pajak yang lebih tinggi menyebabkan inflasi yang lebih tinggi. Studi ini juga menunjukkan kurangnya diskresi fiskal di pihak pemerintah. Pendekatan Keynesian mengasumsikan kekakuan harga dan adanya kelebihan kapasitas, sehingga output didorong oleh permintaan agregat (demand-driven). 

Keynes menjelaskan bahwa ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak dapat pulih dari resesi tanpa campur tangan pemerintah. Kebijakan moneter tidak berdaya untuk memulai kembali perekonomian karena kebijakan hanya bergantung pada penurunan suku bunga, tetapi suku bunga umumnya rendah, dan bahkan bisa mendekati nol, selama resesi. 

Dalam pendekatan Keynesian, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak memiliki efek pengganda dengan merangsang tambahan permintaan rumah tangga untuk barang-barang konsumsi. Hal yang sama berlaku ketika pemerintah memotong pajak untuk merangsang ekonomi.

Terkait skandal Indonesia, implementasi ideologi Keynesian disebutkan dalam rangkaian prekursor ekonomi makro yang dikembangkan Bank Indonesia terkait SOFIE dan SEMAR serta bukti empiris. SOFIE akan mendongkrak PDB sebesar 0,3% karena kenaikan pajak Andika yang mengalokasikan porsi hingga Rp 10 triliun untuk swasembada dan struktur investasi. 

Pemotongan pajak meningkatkan pendapatan sekali pakai, yang pada akhirnya berdampak pada permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan kecenderungan mengkonsumsi marjinal (MPC) mereka menghasilkan rantai ekonomi peningkatan pengeluaran dan pada akhirnya meningkatkan output. 

Pengganda pengeluaran pemerintah adalah 1/(1-mpc), dan dari rumus ini kita dapat melihat bahwa semakin besar MPC, semakin besar dampak pengeluaran pemerintah terhadap PDB. Di sisi lain, efek pengganda dari pengganda pengurangan pajak dinyatakan sebagai (1/(1-mpc)-1). Pengganda pemotongan pajak adalah 1 dikurangi pengganda pengeluaran pemerintah.