Profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Selain upaya preventif, pemerintah juga menangani berbagai insiden yang terjadi. Prosedur pemrosesan dilakukan oleh badan negara yang memiliki tugas, tugas utamanya adalah penegakan hukum, polisi menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara atas keamanannya, TNI dalam kasus yang berkaitan dengan gerakan separatis dan ancaman keamanan eksternal, Komisi Pemberantasan Korupsi melawan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan negara, peradilan memainkan perannya dalam mengutuk pelanggaran hukum dan menolak tanggung jawab warga negara.
Upaya pemerintah untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak dan penyangkalan tanggung jawab sipil tidak akan berhasil tanpa dukungan sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan kepatuhan terhadap hak dan tanggung jawab warga. Karena pada dasarnya setiap orang harus menjadi teladan bagi orang lain dan mencerminkan perilaku dan tindakan yang selalu positif tanpa merugikan orang lain atau merugikan karakter bangsa dan pengikutnya. Oleh karena itu, masyarakat saat ini harus lebih dewasa dan sadar akan setiap langkah atau tindakan ke depan, karena mencerminkan kita sebagai masyarakat yang baik dan mengikuti peraturan yang ada berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indonesia 1945.
Sebagai warga bangsa dan negara yang beradab, sudah selayaknya perilaku kita mencerminkan karakter manusia beradab yang selalu menghargai keberadaan orang lain. Sikap ini dapat kita tunjukkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.
