Oleh Irfan Hasyim Tadjoedin
Turki baru saja memasuki sebuah babak baru dalam pemerintahannya. Pengubahan sistem pemerintahan yang tadinya merupakan sistem pemerintahan parlementer dan akan diganti menjadi system pemerintahan presidensil. Semua ini terjadi karena pada referendum tanggal 16 April 2017, mayoritas menyatakan kesetujuan mereka terhadap reformasi daripada sistem pemerintahan yang ada sekarang. Tentunya, sebagai sebuah konsekuensi, muncul berbagai dampak-dampak dalam rumah tangga pemerintahan Turki.
Dampaknya sangat besar bagi Turki sendiri. Ini berarti penghapusan jabatan perdana menteri, yang selanjutnya akan digantikan oleh 2 atau 3 wakil presiden. Selain itu, yang merupakan dampak yang jauh lebih signifikan adalah dengan referendum ini akan memberikan kekuatan yang lebih bagi presiden. Sebagai contoh, presiden terpilih dapat memilih dan melengserkan menteri, membuat anggaran, memilih hakim agung, serta membentuk berbagai macam peraturan melalui dekret. Dengan kemampuan tersebut, ditambah lagi tidak ada penyeimbang kekuatan bagi presiden yang seharusnya merupakan pekerjaan dari wakil presiden, presiden akan memiliki kekuatan yang uncontested atau kekuatan yang tidak terbantahkan sehingga presiden bisa bergerak lebih leluasa dalam membuat peraturan dan keputusan.
Kemenangan ini merupakan kemenangan yang sangat diharapkan oleh pendukung “Ya” atau “Evet”. Kemenangan ini sangat dirasa penting karena munculnya ancaman-ancaman terorisme, baik dari pemberontak Kurdi maupun dari teroris ISIS yang memiliki basis di Raqqah, yang jaraknya hanya ratusan kilometer dari perbatasan Turki, dan bahkan dapat diakses melalui jalur darat. Selain itu, diharapkan bahwa pemerintahan ini akan memiliki landasan yang lebih kuat sehingga tidak diombang-ambing oleh militer karena tercatat sudah terjadi tujuh kali kudeta, di mana empat di antaranya berhasil melengserkan presiden incumbent. Kemenangan ini diharapkan akan munculnya stabilisasi politik serta akan membawa Turki ke era kesejahteraan yang baru.
Di sisi lain, berbagai macam argument muncul dari pihak yang mendukung “Tidak” atau “Hayir”. Kekalahan ini, menurut mereka, terjadi karena pemilu yang berat sebelah dan tidak transparan. Selain ketakutan bahwa kemenangan “Evet” akan berujung pada Turki yang lebih tidak demokratis, pendukung “Hayir” juga cemas bahwa hal ini akan menuntun pemerintahan Turki yang lebih diktatorial. Tercatat, saat terjadinya kudeta pada tahun 2016 silam, sebanyak 140.000 orang telah dipecat, dipidana, maupun ditangguhkan, dengan sebagian besar tanpa adanya alasan yang jelas. Selain itu, Turki tercatat di peringkat 151 dari 180 negara dengan kebebasan pers terbaik, berdasarkan penelitian dari Reporters Without Borders. Turki juga tercatat sebagai pemenjara anggota pers paling banyak di dunia.
Hasil referendum ini menyudutkan Turki dalam hal politik internasional. Apakah ia akan berkoalisi dengan Rusia dan melepas hubungan yang telah dijalin dengan NATO? Atau justru pemilihan ini dapat menjadi katalis bagi Turki untuk mempercepat langkahnya dalam memasuki Uni Eropa? Satu hal yang pasti, Presiden Recep Tayyip Erdogan kini memiliki kekuatan yang lebih besar untuk mengarahkan negaranya, baik ke arah kesejahteraan, ataupun ke arah kesengsaraan.
REFERENSI
http://www.bbc.com/news/world-europe-38883556
https://www.theguardian.com/world/2017/may/02/erdogan-rejoins-ruling-party-as-new-presidential-powers-take-effect
http://edition.cnn.com/2017/04/16/europe/turkey-referendum-results-erdogan/
