Gelombang pasang perjuangan pemogokan sejuta buruh pada 3 Oktober 2012 kemarin sudah dibuktikan dengan gagah berani mematikan seluruh mesin-mesin produksi dan mogok berproduksi di berbagai kawasan industri yang tersebar republik ini. Seluruh kaum buruh dengan berbaris rapi beriringan dan dengan lantang menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing, kontrak dan menolak diberlakukannya upah murah. Sembari menegaskan posisi politiknya terhadap rezim SBY-Boed, yang selalu menjadi pelayan setia kaum pemodal sehingga telah gagal membangun kesehjateraan dan keadilan social bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia.
Perjuangan kaum buruh di Indonesia dalam penghapusan system kerja outsorcing, kontrak dan menolak upah murah sebenarnya sudah bertahun-tahun dilakukan oleh gerakan buruh di Indonesia meski dengan daya juang dan skala yang berbeda dengan kondisi perjuangan hari ini. Inilah yang patut dijadikan pelajaran penting yakni persatuan dan ikatan senasib dan setindasan diantara kaum buruh di seluruh Indonesia meski berbeda-beda bendera namun hakekatnya dapat dilihat dalam kesamaan tuntutannya.
Sementara itu pemogokan nasional hari ini adalah yang terbesar dalam sejarah politik modern di tanah air pasca tahun 1965. Istimewanya peristiwa kebangkitan massa buruh di Indonesia kali ini juga bertepatan dengan sekaratnya jantung kapitalisme internasional dalam 4 tahun terakhir. Artinya dengan gelombang pemogokan nasional kaum buruh di Indonesia dan ribuan perlawanan rakyat di seluruh penjuru dunia, semakin menjadi mimpi buruk dan tindakan yang bersifat penghancuran terhadap penyelamatan sistem kapitalisme.
Kepanikan demi kepanikan kelas pemodal menghadapi cara kaum buruh dalam berjuang yang tampil dalam bentuk mogok sekaligus aksi massa hampir sejuta buruh di Indonesia, direspon serius oleh Kartel Pengusaha Indonesia yang tergabung dalam APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) lewat ketuanya Sofyan Wanandi (3/10) yang berkata; Sebenarnya tiga tuntutan kaum buruh semestinya bisa diselesaikan di tingkat tripartit, tanpa melalui aksi mogok nasional yang menganggu iklim Investasi di Indonesia, ditambahkan dia lagi bahwa masalah outsourcing ini semata-mata karena kelemahan pengawasan (www.kabar24.com 3 Oktober 2012) .
Lebih terang lagi saat lembaga kapitalis internasional yang kerap menjerat dengan hutang dan mendesakkan program program rezim pro modal untuk penghancuran sekaligus memiskinkan Jutaan tenaga produktif di Indonesia, seperti ADB (Asia Development Bank/Bank Pembangunan Asia) yang memerikan peringatan dengan tegas kepada rezim SBY agar tidak menghapus sistem outsourcing di Indonesia, karena sistem outsourcing sangat berguna demi penghematan perusahaan (Detik Finance, 3 Oktober 2012).
Jika Peringatan ADB kepada rezim SBY beserta seluruh porpol yang ada di DPR-RI (Parlemen nasional) agar tidak menghapus sistem kerja outsourcing disetujui oleh rezim SBY yang pro modal maka sesungguhnya menegaskan kepada seluruh kaum buruh dan seluruh massa rakyat, bahwa kekuasaan Rezim SBY – Boediono dan seluruh politisi pro modal di Parlemen nasional itu berdiri tegak selama lebih hampir 2 periode dengan menghisap hasil kerja kaum buruh, menikmati upeti politik dari perusahaan-perusahaan outsourcing tanpa memperdulikan akibatnya yakni merosotnya tingkat kesehjateraan jutaan buruh indonesia sekarang dan di masa yang akan datang. Sehingga terbayang bagaimana kedepan nasib para penerus negeri ini yang mungkin kualitas dan kesehjateraan hidupnya tidak sebaik mungkin lebih parah dari generasi sekarang.
Inilah yang harus diketahui bahwa sesunguhnya gerakan buruh dalam melawan politik upah murah, sistem kerja kontrak dan outsourcing, memang bukan semata-mata perjuangan normatif namun ini sudah berbenturan langsung dengan kehendak penyelamatan krisis kapitalisme oleh para pemodal sehingga bentuk perjuangan dalam aksi mogok nasional ini bagi kaum buruh memang sudah pantas disebut sebagai perjuangan kelas terhadap kaum kapitalis sekaligus perjuangan politik terhadap rezim SBY yang pro modal dan anti terhadap kesehjateraan kaum buruh dan seluruh massa rakyat Indonesia.
Ketakutan-ketakutan para pengusaha direspon dengan baik oleh Petingi tentara dan polisi untuk mengerahkan pasukanya dengan kedok pengamanan obyek-obyek vital milik pengusaha namun juga bisa berfungsi lainya yakni menjadi pemukul rakyat yang sedang berjuang mendapatkan hak-hak dasar yang harusnya melekat pada diri semua kaum buruh, Fenomena bukan sekali dua kali terjadi namun sangat tampak disaat gejolak perjuangan buruh di berbagai kawasan Industri Jababeka, Ejip, Hyunday dan tentu daerah lainya yang ditandai dengan hadirnya patroli pasukan organic bersenjata lengkap dari unsur tentara maupun brimob kepolisian.
Alhasil bukan tanpa kemenangan dan capaian kongkrit dari periode pemogokan nasional kaum buruh 3 Oktober 2012 dan sekali lagi itu dihasilkan dari desakan kuat gelombang mogok kaum buruh di Bekasi lewat Walikota Bersepakat sepenuhnya terhadap tuntutan kaum buruh yakni: menghapus outsourcing dan kerja kontrak, menolak upah murah dengan mengeluarkan surat resmi Pemkot Bekasi kepada Presiden dan DPR RI. Ditempat yang terpisah Gubernu Jawa Barat menyepakati 1 tuntutan kaum buruh yakni soal moratorium outsourcing dengan mengeluarkan SK kepada Bupati dan Walikota di Provinsi ini.
Sejarah perjuangan kelas yang ditampilkan kaum buruh pada mogok nasional 1 hari pada 3 Oktober 2012 menunjukkan dua kepentingan kelas yang tidak dapat didamaikan dan sudah barang tentu kobaran api perjuangan kelas buruh di Indonesia tidak akan bisa diredam oleh kekuatan reaksioner manapun.
