Ketiga, Bobby adalah pengurus DPP Real Estate Indonesia (REI). Tepatnya menjabat Wakil Sekjen. Menurut Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata, 80% anggota asosiasi tersebut merupakan pengembang rumah untuk MBR. Kata Soelaeman, marjin keuntungannya kecil alias mepet modal.
Dengan argumentasi itu, bila Bobby mau mendagangkan pengaruh mertuanya, tentu bukan MBR yang dia bangun. Apalagi membangun hunian yang tidak berada di kawasan premium. Bersama mayoritas anggota REI lainnya, Bobby seperti ingin memastikan, masyarakat kecil di kampung sekali pun berhak mendapatkan rumah sederhana, namun layak huni.
Faktor keempat, dari aspek pembiayaan. Proyek pembangunan MBR yang ditangani Bobby sama sekali tidak menggunakan anggaran negara. Bukan proyek perumahan yang dibangun dengan APBN. Melainkan murni swasta yang bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN).
Menyebut pembangunan oleh swasta dengan skema macam itu sebagai proyek pemerintah jelas keliru fatal. Justru, keterbatasan APBN dalam menyediakan papan bagi rakyat berpenghasilan rendah diatasi dengan memaksimalkan keterlibatan swasta.
Pun faktanya, program pemerintah membangun sejuta rumah tiap tahun, mayoritas dikerjakan oleh bisnis swasta murni. Logikanya, semakin banyak swasta terlibat proyek MBR, maka backlog perumahan lekas dapat ditekan, dan pada gilirannya masyarakat yang diuntungkan.
Kelima, variabel persepsi publik. Variabel inilah yang barangkali menjadi satu-satunya variabel yang dipusingkan Bobby. Di media sosial, niatnya untuk membantu warga Sukabumi malah berujung perundungan. Dia dituding mencemarkan nama baik mertuanya yang selama ini dikenal bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Secara brutal, Bobby dituduh main proyek pemerintah. Padahal, sejumlah argumentasi di atas justru memastikan dirinya bersih dari tuduhan tersebut. Tapi ya memang begitulah kehidupan politik di bulan-bulan politik ini. Yang selalu terucap bukanlah argumen, melainkan sentimen. Jadi, woles aja, Bob......
