Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana sangat penting dalam pemerintahan daerah, bersama dengan DPRD dalam tugasnya untuk menyetujui sekaligus pengawas dan Gubernur dalam membuat perencanaan dalam 1 tahun kedepan, segala kegiatan yang menjadi pengeluaran dan pendapatan daerah dapat menjadi pedoman dalam penerapannya.Tidak mengherankan jika suatu daerah bisa berkembang pesat atau mengalami kemunduran terkait dengan penyusunan anggaran tersebut, mengingat peranan yang vital dana yang sudah disediakan. Dengan anggaran inilah dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga berdampak berkurangnya pengangguran atau malah menjadi suatu pemborosan yang tidak menyentuh akar masalah masyarakatnya. Selain itu, rencana APBD yang sudah disiapkan, memudahkan masyarakat untuk mengetahui prioritas pemimpin dalam mengelola kota.
Mengutip laman Kompas.com (29/08/2018) menyebutkan, proses penyusunan APBD DKI Jakarta versi Gubernur Anies Baswedan, mendapatkan tanggapan penolakan oleh kalangan DPRD DKI Jakarta. Penolakan yang dilakukan terjadi pada sebagian besar perwakilan didalamnya, termasuk partai pendukungnya, yakni PKS dan Gerindra.
Ada banyak kritik yang dikeluhkan DPRD DKI Jakarta setelah membaca cara Anies membuat rancangan APBD 2018, diantaranya:
1. Anies memasukan dana untuk modal BUMD DKI dalam jumlah yang fantastis. Hal ini membuat Banggar mempertanyakan alasan Rp. 10.9 triliun bisa beralih ke BUMD tersebut.
2. Penghapusan anggaran pembangunan untuk rusun sewa, sehingga anggota geleng kepala menyikapi Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pembangunan rumah susun untuk rakyat Jakarta.
3. Menciutnya dana untuk penangganan banjir di Jakarta dan sebagian pembangunan prasarana sungai aliran timur, waduk, saluran dan jembatan yang juga ikut di coret.
Melihat cara penyusunan APBD versi Anies Baswedan yang mendapat kritik dan pertanyaan dalam prioritas kerja Gubernur Dki oleh banyak anggota dewan, PKS dan Gerindra pun turut menolaknya. Menurut parpol pendukung Anies tersebut menyebutkan, seharusnya Pemprov DKI mampu membuat program untuk pembangunan yang memberikan manfaat langsung pada kepentingan warga Jakarta. Bukan digelontorkan semua ke BUMD DKI, kata Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Pks.
Fraksi Gerindra, M Taufik juga mengomentari cara Anies Baswedan sebagai Gubernur Dki dalam membuat APBD.Menurutnya, usulan seperti ini hanya mempermalukan Anies Baswedan. Karena Taufik sangat yakin, ini akan tidak disetujui Banggar.
Menyusun APBD untuk pembiayaan dan pendanaan selama pemimpin daerah bekerja adalah sesuatu yang sangat penting. Namun jika penyusunan rencana APBD tidak dilakukan dengan hati-hati dan sembarangan, hasilnya dipastikan tidak akan membawa manfaat untuk warga DKI Jakarta, sepertinya cara sembarangan dalam mengelola keuangan yang sedemikian besar, dapat menjadi gambaran sosok pemimpinnya dalam menentukan prioritas yang harus di utamakan. Pemimpin yang memperhatikan warganya, pasti mampu menentukan prioritas utama untuk warganya.
