[caption id="attachment_54898" align="alignleft" width="266" caption="Ilustrasi"][/caption] Anggaran berimbang yang dianut Indonesia selalu menimbulkan defisit Anggaran yang selalu ditutup dengan berhutang. Saat ini, ibarat tutup lubang gali lubang, paruh bulan tahun 2010 ini saja pemerintah telah menambah kantung hutangnya sebasar Rp. 27,7 melalui penerbitan surat utang negara dan obligasi. Jika kita lihat total hutang pemerintah saat ini yang sudah lebih dari USD 170 miliard, tinggal dibandingkan saja berapa hutang perkapita Indonesia. Demikian juga dengan cicilan hutang pokok dan bunga yang diperkirakan Rp. 100 triliun, jika dibandingkan dengan cicilan hutang jatuh tempo tersebut dengan hutang yang baru mengalami defisit sekitar Rp 50 triliun, dapat dikatakan bahwa pemerintah membayar hutang dengan berhutang lagi. Dengan perhitungan konstan, hutang negara ini baru akan terhapus paling tidak selama 34 tahun. Artinya, tidaklah salah ramalan bahwa sejak tumbangnya pemerintah orde baru, hutang Indonesia baru akan habis selama satu generasi. Sudah menjadi tradisi, Anggaran identik dengan proyek, hanya persoalannya proyek itu untuk pembangunan atau untuk membuka peluang korupsi. Jika untuk pembangunan bangsa tentunya kita semua berharap akan ada benefit untuk kemajuan ekonomi, tetapi dengan melihat perkembangan politik saat ini dimana pertarungan politik masih terlihat mengental, perhatian terhadap kemajuan ekonomi masih dinomor duakan. Berkutat pada kebijakan moneter mempertahan stabilitas nilai rupiah, salah satu tujuannya agar hutang Indonesia tidak langsung berlipat2 karena depresiasi nilai rupiah seperti yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Orde Baru. Jika terjadi gejolak rupiah, yang terjadi adalah kacaunya system anggaran negara ini, revisi dan rescheduling harus dilakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Jika kita melihat system penganggaran negara secara komprehensive, menjaga kestabilan nilai rupiah untuk mengamankan anggaran adalah prioritas yang paling utama, sebab kegoncangan pada anggaran akan berimbas pada kegoncangan politik. Tentunya, kita juga tidak mau terulang kejadian seperti pada pergantian kekuasaan Orde Baru, berapa banyak kerugian dan kehilangan nyawa bangsa ini. Problem yang dihadapi pemerintah saat ini, cicilan hutang pokok dan bunga adalah alokasi APBN yang terbesar dibandingkan dibandingkan mata anggaran yang lainnya. Beban hutang ini masih terus menjadi kewajiban pemerintahan selanjutnya, jika pertumbuhan perekonomian tetap bertahan seperti ini, paling tidak 6 periode presiden berikutnya masih merasakan kewajiban membayar hutang. Pertarungan politik saat ini seolah menutup mata bangsa ini, mundur2 terus dikumandangkan, Bank Century dijadikan triger politik, tidak ada yang bertanya siapa yang membuat hutang RI sebesar itu ?. Sementara gaji dan fasilitas para politisi dinaikkan, ribut2 politik negara ini menjadi negara yang menakutkan para investor untuk memberi peluang kerja rakyatnya. Berapa besar biaya demokrasi yang dialokasikan dari APBN untuk seluruh negeri, jika hasilnya ribut, alangkah baiknya dialihkan untuk pembangunan saja. Tetapi rakyatpun menolak dengan alasan tidak demokrasi, dituruti juga ribut, pembangunan tidak berjalan. Maju kena mundur kena, itulah kondisi perpolitikan saat ini, banyak kepala banyak mau. Tentunya, paling tepat tidak perlu bergantung hidup pada pemerintah, bergantung pada pemerintah hanya akan merasa sakit hati, keinginan kita akan terganjal oleh keinginan yang lainnya. Kita hanya bisa berdoa, semoga negeri ini tidak jatuh kejurang kehancuran.
