Segala macam cara dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjadi penguasa, sebagaimana yang dilakukan oleh SBY dengan membentuk partai Demokrat yang membawanya ketampuk kekuasaan NKRI. Bukan hanya SBY yang ingin berkuasa di negeri ini, persainganpun terjadi dan tak jarang memunculkan isu2 untuk menggalang simpati sampai pemberian uang dalam menggalang dukungan. Sekian lama bangsa ini berada dibawah kekuasaan pemerintahan kolonial, sekian lama bangsa ini dibawah kekuasaan bangsa sendiri dengan demokrasi yang dikembangkan oleh masing2 rezim dan kini katanya negeri ini berada dibawah kekuasaan pemerintahan yang demokrasi. Kedaulatan berada ditangan rakyat, sebuah propinsi menuntut keistimewaan, namun faktanya harapan itu tidak sejalan dengan dengan pemerintah pusat. Rakyat Jogyakarta mulai berteriak menuntut agar gubernurnya ditetapkan sumur hidup, Sri Sultan HB X digadang menjadi gubernur yang istimewa.
Sultan yang lainpun bersuara, masyarakat Jogya marah karena dianggap memperkeruh suasana. Sri Susuhunan Pakubuwono XII Tejowulan dari Mangkunegaran yang menurut sejarahnya masih merupakan penerus Sultan Agung seperti halnya Sri Sultan HB X, karena keributan suksesi harus pecah dalam perjanjian Giyanti itu mulai angkat bicara, gubernur sebaiknya ditetapkan melalui pemilihan langsung. Situasi yang dilematis harus dihadapi oleh SBY, posisi berhadapan dengan Sri Sultan HB X bak adu banteng ini dimanfaatkan oleh lawan politiknya yang pada akhirnya mengarah pada kedudukan kepresidenan. Sejarah panjang kerajaan Mataram hingga saat ini masih menyisakan riak perebutan status kekuasaan, sayangnya status kekuasaan itu meminta dari pemerintahan yang sudah merdeka dalam negara kesatuan NKRI yang didalamnya juga menyimpan sejarah kerajaan lainnya.
Lembaga keraton peninggalan sejarah masa lalu memang masih dipertahankan sebagai lembaga adat budaya terlepas dari hiruk pikuk politik NKRI. Ketika sejarah itu diungkit menjadi alasan politik, banyak pihak yang ikut serta mendompleng untuk tujuan politik praktis. Alhasil parpolpun ikut serta dalam riak kekisruhan RUU DIY, golkar mengganggap Sri Sultan berhak menjadi kader partai, Prabukusumo sang adik Sultan HB X yang mungkin merasa kesal dengan sikap pemerintah undur diri dari partai Demokrat. Alhasil, konflik politikpun melebar yang membuat semakin riuhnya politik negeri ini. Sementara rakyat yang butuh makan makin merana, TKW disiksa demi mencari nafkah hanyalah gambaran nasib rakyat yang diabaikan. Belum lagi korban bencana merapi yang butuh uluran tangan seperti tertelan bumi akibat hingar bingarnya perebutan kedudukan. Apa yang terjadi apabila semua sultan di Indonesia ingin menjadi Gubernur seumur hidup ?. Mungkin inilah pertimbangan pemerintah tidak menginginkan Sultan menjadi gubernur seumur hidup, ada kepentingan yang lebih besar lagi untuk menjaga keutuhan NKRI.
