Ngakak! HMI Desak Presiden Copot Kominfo Soal Bjorka Tapi Lupa Ada BSSN
Ternyata serangan pada kominfo tak hanya dilakukan netizen, tapi juga dari lembaga masyarakat HMI. Padahal kita tahu kelakuan hacker ilegal yang meresahkan baru-baru ini sejatinya paling merugikan masyarakat. Ini lantaran sebagain besar data pribadi masyarakat diperjualbelikan. Memang sempat beredar bocornya surat dari BIN ke presiden, tapi akhirnya ketahuan kalau kebocoran tersebut diduga melibatkan orang dalam. Sama halnya kasus bocornya data pribadi Denny Siregar yang dilakukan salah satu oknum Telkomsel.Â
HMI yang menuntut presiden untuk menegur kominfo hingga memecat Menkominfo agaknya harus belajar mengenai tugas dan tanggung jawab lembaga negara. Jangan sampai protes mereka tersebut justru salah alamat. Mereka tampaknya lupa bahwa ada lembaga negara yang lebih bertanggung jawab terhadap serangan siber. Namanya adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dibentuk presiden Joko Widodo pada tahun 2017.
Sebelumnya diberitakan bahwa Pjs Ketua Umum HMI Badko Jabodetabeka-Banten Fadli Rumakefing meminta Presiden Jokowi untuk memberikan teguran tegas kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate yang dinilai tidak mampu menjaga keamanan siber Indonesia.
"Terhitung dalam satu bulan terakhir, Indonesia mengalami masalah keamanan siber, mulai dari kebocoran data pribadi hingga terbaru ini dokumen BIN yang dilabeli rahasia untuk Presiden dibocorkan oleh Hacker Bjorka. Menkominfo Pak Johnny G. Plate kalau tidak mampu, maka baiknya Presiden copot saja beliau karena tidak kompeten dibidangnya," ujar Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu (10/9/2022).
Pendapat ngawur ketua HMI sangat mudah dipatahkan. Seperti menurut penjelasan Sekretariat Kabinet (Setkab) BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dengan mengkoordinir semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Baik itu untuk deteksi, pemantauan, penanggulangan, pemulihan, evaluasi, atas insiden atau serangan siber.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menuturkan BSSN menjadi lembaga yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan ancaman keamanan siber.
Rudiantara menilai, serangan siber di dunia maya ini luar biasa massif, seperti serangan ransomware WannaCry awal Mei lalu. "Maka kami harus siapkan BSSN ini," ujar Rudiantara kepada detikINET, Kamis (1/6).
BSSN merupakan peleburan dari dua institusi, yaitu Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi serta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo.
Dengan dibentuknya BSSN, maka seluruh tugas dan fungsi pada Lembaga Sandi Negara dilaksanakan oleh BSSN.
Tugas pengamanan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan infrastruktur telekomunikasi pada Kementerian Kominfo juga beralih ke BSSN.
