Kemarin serempak di seluruh media lokal, sebagian nasional, merilis hasil survei keistimewaan DIY yang dilakukan oleh lembaga survei Insitute for Civic Education and Empowerment (Incident). Lembaga survei yang digawangi oleh dosen dan peneliti lintas kampus di Jogja ini (UGM, UMY, UNY) menghasilkan fakta ilmiah yang maha penting bagi nasib DIY masa depan. Hasilnya, mayoritas warga Jogja menolak penetapan sultan sebagai gubernur.
Dalam survei tersebut, ternyata hanya sekitar 39% warga Jogja yang setuju dengan penetapan. Selebihnya menginginkan pemilihan langsung (35%), baik oleh rakyat ataupun dipilih dewan. Sebagian yang lain menginginkan referendum. Koran Tempo menjadikan ini sebagai headline rubrik Jogja-Jawa Tengahnya bahwa "jumlah pendukung penetapan dan pemilihan sama".
Bahkan warja jogja secara telak (80% lebih) menyatakan bahwa mereka siap untuk menggunakan hak pilih mereka jika pemilihan gubernur DIY digelar. Ini jelas kabar yang menggembirakan. Karena selama ini warga Jogja dicap tidak berani menggunakan hak politiknya karena intimidasi dari pendukung penetapan. Kalau ada referendum pilih pemilihan atau penetapan, yang unggul adalah mereka yang pro-pemilihan.
Di samping soal di atas, survei juga menyebutkan bahwa 62% warga Jogja menyatakan menolak jika sultan dijabat perempuan. Pesan ini menjadi maha krusial karena Sultan HB X tidak punya anak laki-laki. Makanya sang raja sekarang sedang bingung siapa yang akan jadi penerusnya kelak jika dia mangkat. Dengan survei itu dia seharusnya tidak lagi memaksakan kehendaknya agar anaknya atau istrinya bisa jadi raja.
Sultan agaknya terlalu memaksakan kehendaknya agar paugeran (sistem suksesi internal kraton) harus disertakan dalam rancangan keistimewaan DIY. Arti lain, sultan pengen anaknya (yang semuanya perempuan itu) kalau bisa ya diatur dan dipatuhi dalam paugeran itu. Padahal yang namanya paugeran, sekalipun dijamin dalam Undang-Undang, juga belum tentu diikuti oleh internal kraton sendiri. Contoh yang paling gamblang adalah suksesi kraton Solo dan juga Pakualaman di Jogja (Anglingkusumo versus Ambarkusumo). Dua-duanya bermasalah dan tak tahu ujungnya akan seperti apa.
Bukan mustahil internal kraton sendiri akan "berperang" demi kekuasaan menjadi raja. Singkat cerita, yang namanya paugeran itu mustahil ditetapkan karena tidak bisa menjamin kepatuhan para anggota kratonnya sendiri. Usaha Sultan menjelaskan ke DPR beberapa kali soal paugeran ini hanya jadi "rasan-rasan" anggota DPR karena Sultan menjadi tidak konsekuen.
Hasil survei keistimewaan di atas adalah bukti nyata. Saatnya rakyat tidak melulu tunduk oleh pemimpinnya yang selalu memaksakan kehendaknya. Kekuasaan yang indah adalah pemimpinnya yang mengikuti kehendak rakyat, bukan memaksakan yang sebaliknya. Mengikuti kehendak rakyat adalah bentuk cinta sang pemimpin kepada rakyatnya dan dengan demikian pemimpin yang arif seperti demikian malah akan dicintai rakyatnya.
Survei keistimewaan DIY tersebut juga menjadi pesan yang perlu diperhatikan oleh Sultan dan keluarganya, DPR, dan pemerintah pusat. Jabatan Sultan Hamengkubuwono itu tetap sah adanya, namun tidak untuk dicampuradukkan sebagai gubernur. Ini adalah posisi yang paling arif dan bijaksana serta membawa maslahat untuk rakyat Jogjakarta.
