Selain Pelanggaran Prokes, Waspadai Juga Politik Uang

Ervanus Ridwan Tou, Sekjen Vox Point Indonesia (2/9, mediaindonesia.com) membagi dua jenis politik uang. 

Pertama, secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih. Ini pada umumnya nampak ketika detik-detik menjelang hari pencoblosan, seperti kebanyakan orang menyebutnya dengan "serangan fajar". 

Kedua, secara tidak langsung dengan memberikan berbagai barang yang memiliki nilai guna dan nilai tukar yang tinggi. Seperti saat-saat kampanye, berupa bantuan-bantuan logistik. 

Sampai sekarang, belum ada vaksin mujarab yang bisa meyembuhkan penyakit kronik itu, sepanjang desakan ekonomi menjadi pemicu, maka akan subur pula praktik politik uang. 

Klausul ini menandaskan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama pergerakan politik uang masih berakar. Oleh sebab politik uang bukan hanya sengkarut masyarakat pemilih (grassroot). 

Melainkan juga broker politik dan partai yang dipenuhi kalangan berduit juga ambil bagian di dalamnya. 

Artinya, kesejahteraan ekonomi juga bukan peretas praktik politik uang dapat terhenti. Tolok ukur kesejahteraan ekonomi bukan penentu.

Maka sudah seharusnya politik kejujuran harus dimulai secara kolektif kolegial, dengan menjadikan politik uang sebagai virus yang harus diberantas keberadaannya, juga dijadikan musuh bersama. sehingga Butuh kerja kolaboratif semua elemen bangsa.

Ada ruang bagi pendidikan moral politik ditanam untuk membentuk karakter bangsa dalam berpolitik. 

Ada beberapa lembaga yang memiliki peran pendidikan moral politik, diantaranya adalah, lembaga partai, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan keluarga sebagai ruang sosialisasi.

Lembaga pendidikan, berperan membubuhkan nilai substantif sampai mencekoki pola pikir yang menjunjung kejujuran.