Politik Dinasti Tidak Semuanya Negatif

Pilkada 2020 akan digelar secara serentak di 270 kabupaten/kota pada 9 Desember mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melaksakan berbagai tahapan, mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga pendaftaran calon. 

Tahapan ini krusial karena dapat memicu perebatan antar calon dalam Pilkada.
Para calon yang akan bersaing pada Pilkada 2020 mulai memantapkan formulasi strategi yang relevan dengan basis pemilihnya.  

Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang menyulitkan para calon berkampanye langsung demi menarik simpati masyarakat. Di samping itu, yang tidak kalah penting ialah rekomendasi partai. 

Memperoleh rekomendasi bukan perkara mudah, butuh perjuangan ekstra dan modal besar.
Rekomendasi diberikan bukan dengan cara gratisan. 

Pada titik inilah mahar politik turut menyertai di balik pemberian rekomendasi. Kader yang telah berkeringat membesarkan partai dan mempunyai pandangan visioner bisa terjegal menjadi calon kepala daerah karena mahar politik yang bergitu mahal. 

Kader partai dipaksa untuk mengalah pada pendatang baru yang memiliki kekuatan finansial lebih besar.

Selain soal kekuatan finansial, yang menentukan rekomendasi ialah relasi dengan elite partai dan penguasa. Kedekatan primordial, seperti kekerabatan dan kekeluargaan adalah faktor penting dalam memuluskan rekomendasi. 

Budaya semacam ini yang membuat politik dinasti tetap tumbuh di setiap momen Pilkada.

Meskipun tidak melanggar konstitusi dan belum tentu menjadi model pemimpin yang korup, tetapi paling tidak, politik dinasti telah mematikan kemunculan kader-kader politik terbaik. 

Fenomena politik dinasti menjadi tantangan yang harus dilewati di tengah keinginan mewujudkan demokrasi berkualitas. 

Di alam demokrasi, masyarakat diberi peran penuh dan kebebasan memilih. Hanya saja, saat ini masyarakat dipaksa untuk tunduk dan memilih calon yang direkomendasi partai berdasar politik dinasti.