Konsepsi dasar demokrasi langsung secara substantif bermakna bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.
Kedaulatan rakyat diatur melalui sistem rekruitmen kepemimpinan mulai dari unit pemerintahan yang terkecil (pemilihan kepala desa sampai pemilihan presiden).
Hal itu menegaskan betapa rakyat memiliki ruang partisipasi secara lebih luas dan merdeka untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi leader mereka, rakyat memiliki hak untuk menguji, bahkan berhak untuk menelanjangi keseluruhan calon pemimpin mereka, mulai dari record, visi dan program serta komitmen dan integritas para calon pemimpinnya.Â
Negara menjamin hak itu melalui Undang-Undang untuk memastikan setiap pemimpin yang lahir melalui proses demokrasi langsung memahami masalah kerakyatan, punya kapasitas mengurai masalah serta mumpuni dalam merumuskan agenda lima tahunan melalui kebijakan-kebijakannya.
Ruang yang dapat menjadi titik temu antara rakyat dengan calon pemimpin adalah melalui media kampanye, dimana calon pemimpin memiliki kesempatan yang luas untuk menjual segala potensi unggul mereka  melalui gagasan, tawaran program pro rakyat bahkan sampai pada kesiapan untuk melakukan kontrak politik langsung dengan rakyat.
Hanya saja ruang itu menjadi sedikit sempit oleh karena negara sedang dilanda musibah merebaknya virus yang sangat mematikan, akibatnya interaksi calon pemimpin dengan rakyat menjadi sangat terbatas yang secara linear memberi pengaruh signifikan atas kualitas demokrasi langsung.
Protokol kesehatan sebagaimana ketetapan pemerintah wajib dipatuhi oleh semua elemen masyarakat, sebab hanya dengan cara itu rantai penularan dapat diputus, rakyat dapat dilindungi dan negara dapat diselamatkan dari potensi dan bahaya bagi rusaknya tatanan kehidupan akibat pandemi.
Menjaga Kualitas DemokrasiÂ
Kata kunci demokrasi langsung adalah terbukanya ruang interaksi rakyat dengan calon pemimpin secara langsung. Interaksi langsung inilah yang membutuhkan pemaknaan secara lebih luwes dalam situasi pandemi oleh penyelenggara pemilu atau Pilkada.
Kebiasaan kampanye baik terbuka yang melibatkan jumlah massa dalam jumlah besar maupun kampanye dialogis perlu dipikirkan langkah penyesuaian.
Tidak ada salahnya bagi KPU, Bawaslu dan pemerintah memanfaatkan media TV lokal dan daring sebagai media kampanye, atau menyiapkan mobil bak terbuka untuk setiap pasangan calon berkeliling desa, kampung kampung bahkan lorong lorong kecil untuk memastikan calon pemimpin mendapat ruang bersosialisasi, menawarkan gagasan dan menjual program mereka, toh dengan cara itu rakyat pun dapat menyaksikan, mengetahui dan menilai setiap sisi unggul pasangan calon secara langsung.
