Pejabat Publik, Bijaklah Menyuarakan Pikiran di Ruang Publik

Refleksi penting dari kasus ini: komunikasi pejabat harus berlandaskan empati. Seperti diingatkan filsuf politik Hannah Arendt, bahasa pejabat adalah bagian dari tanggung jawab politik, bukan sekadar opini pribadi. Dengan empati, kata-kata bisa menjadi pengikat solidaritas, bukan pemicu kemarahan.

2. Polemik Tunjangan di Tengah Luka Sosial

Aktris Nafa Urbach dalam dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023). (KOMPAS.com/VINCENTIUS MARIO)

Tunjangan rumah DPR Rp50 juta hadir di tengah kenyataan rakyat yang masih berjibaku dengan kenaikan harga pangan dan biaya pendidikan. Kontras ini melahirkan jurang persepsi yang tajam. Wajar bila publik menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan keadilan sosial yang dijanjikan konstitusi.

Reaksi warganet memperlihatkan betapa kuatnya kesadaran kolektif dalam mengawasi privilese pejabat. Mereka mempertanyakan legitimasi moral atas kebijakan yang tampak menguntungkan segelintir elite. Di sini, ruang publik digital berfungsi sebagai arena kritik dan kontrol sosial.

Namun, kritik keras seharusnya menjadi cermin bagi pejabat, bukan alasan untuk defensif. Pejabat bijak akan menjadikan polemik sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki komunikasi dan sikap politiknya. Seperti kata pepatah Jawa, ajining diri dumunung ana ing lathi — kehormatan seseorang bergantung pada ucapannya.

3. Komunikasi Publik dan Krisis Kepercayaan

Krisis kepercayaan terhadap lembaga DPR bukanlah isu baru. Kasus tunjangan rumah hanya mempertegas jurang yang sudah ada antara rakyat dan wakilnya. Komunikasi publik yang salah kelola hanya akan memperburuk citra lembaga yang kerap dituding jauh dari aspirasi rakyat.

Pejabat publik perlu memahami bahwa setiap komentar akan direkam, disebarluaskan, dan ditafsirkan dalam banyak konteks. Satu kalimat bisa menjadi headline yang memantik krisis, sementara satu pernyataan bijak bisa menumbuhkan simpati. Inilah tantangan besar dalam era media digital yang serba cepat.

Refleksinya jelas: komunikasi publik membutuhkan sensitivitas sosial dan kecerdasan emosional. Pejabat yang hanya mengandalkan argumentasi teknis tanpa mengindahkan rasa publik akan kehilangan simpati. Di sinilah peran etika komunikasi menjadi kunci, agar kepercayaan tidak semakin luntur.

4. Belajar Menjadi Pemimpin yang Rendah Hati