Dua Jabatan, Satu Tanggung Jawab: Integritas Itu Tidak Pernah Bisa Dirangkap
“Bersama tanggung jawab, datanglah kesempatan untuk membuktikan bukan hanya siapa kita, tapi juga nilai yang kita bawa.”
Oleh Karnita
Pendauluan: Ketika Sorotan Jadi Ujian Kepemimpinan
Sorotan publik terhadap rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN kembali mencuat. Berdasarkan laporan Pikiran Rakyat (11 Juli 2025), Stella Christie—Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi—baru saja diangkat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Ia bergabung dalam daftar panjang pejabat yang memegang dua peran sekaligus, dari bidang olahraga, politik, hingga akademisi, mengisi posisi strategis di berbagai perusahaan negara.
Fenomena ini wajar menimbulkan pertanyaan: apakah jabatan ganda bisa mengganggu fokus kerja utama mereka? Kritik muncul dari berbagai arah—ada yang mencurigai efisiensi, ada pula yang mempertanyakan etika. Namun di balik semua itu, terbuka ruang refleksi yang lebih produktif. Momen ini sebenarnya bisa menjadi ajang pembuktian bahwa para pejabat tersebut mampu menjalankan dua mandat dengan integritas dan profesionalisme tinggi.
Saya tertarik menyoroti hal ini bukan untuk menguatkan prasangka, melainkan untuk mendorong semangat pembaruan. Jabatan ganda bukan semata soal kuasa, tapi peluang membangun sinergi antara kebijakan publik dan kinerja korporasi negara. Jika dijalankan dengan transparansi dan etika, para wakil menteri justru bisa menjadi contoh pejabat yang berhasil menjembatani kepentingan bangsa secara strategis dan bertanggung jawab.
Melampaui Sindiran, Menjemput Tantangan
Rangkap jabatan memang bukan isu baru. Namun dalam konteks hari ini—di mana tuntutan terhadap transparansi dan profesionalisme publik semakin tinggi—posisi ini jadi krusial. Bukan soal boleh atau tidak semata, tetapi apakah jabatan ganda ini benar-benar memberi nilai tambah atau hanya simbol distribusi kekuasaan yang elitis?
Kritik boleh datang, namun jalan ke depan tidak serta merta adalah pemecatan atau pelucutan jabatan. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata: peningkatan kinerja, akuntabilitas yang terukur, serta transparansi terhadap publik. Para Wakil Menteri yang kini juga menjabat sebagai komisaris memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekadar nama dalam struktur, melainkan aktor penting dalam perbaikan tata kelola BUMN.
Dengan latar belakang yang beragam, para pejabat ini bisa menjadi jembatan antara kementerian dan BUMN dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional. Namun, hanya jika mereka memosisikan diri bukan sebagai penumpang gelap kekuasaan, melainkan sebagai pelayan publik dengan kesadaran penuh atas etika jabatan.
