Meski Laba Besar, Jangan Terus Gadai Lahan Segar!

Ketimpangan dalam pengelolaan ruang menjadi tantangan besar. Masyarakat miskin sering kali tersingkir dari pusat kota, tergantikan oleh apartemen dan pusat perbelanjaan mahal. Gentrifikasi menjadi kenyataan pahit bagi banyak komunitas urban.

Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan kota tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas dengan menyediakan ruang terbuka hijau, transportasi publik yang terjangkau, serta hunian layak bagi semua lapisan sosial.

Peran Pemerintah: Regulator atau Fasilitator?

“Pemerintah seharusnya jadi wasit yang adil, bukan sekadar pemberi izin.” — (Eko Prasetyo, Analis Kebijakan Publik)

Pemerintah memiliki peran vital dalam mengatur keseimbangan antara ekonomi dan tata ruang. Sayangnya, banyak kebijakan yang justru memihak pemodal besar. Beberapa langkah yang seharusnya diambil pemerintah:

1. Penegakan Regulasi yang Ketat

Penegakan regulasi yang tegas adalah kunci untuk menghindari praktik alih fungsi lahan ilegal yang merusak ekosistem dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap perubahan tata ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan pengawasan yang ketat agar tidak ada pihak yang melanggar. Tanpa penegakan hukum yang jelas, kita hanya akan terus menghadapi kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan tata kota yang semakin parah.

2. Insentif bagi Pengembang Berkelanjutan

Pemerintah harus memberikan insentif yang jelas bagi pengembang yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif pajak, proyek properti yang ramah lingkungan bisa berkembang dengan lebih cepat. Insentif ini bukan hanya mendukung ekonomi, tetapi juga mendorong pengembang untuk berinovasi dengan solusi ramah lingkungan yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekosistem kota.

3. Transparansi dalam Tata Ruang

Transparansi dalam perencanaan tata ruang sangat penting untuk mencegah manipulasi oleh segelintir pihak yang berkepentingan. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan akan memastikan bahwa pembangunan kota tidak hanya menguntungkan elit ekonomi, tetapi juga mencerminkan kebutuhan warga. Proses yang transparan memberi kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi aktif, menjaga akuntabilitas pemerintah, dan memastikan hasil yang lebih adil dan berkelanjutan.