Ambon, Kemenkum Maluku --Â Dalam rangka memperkuat pondasi hukum di daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Kantor Wilayah ini bukan sekadar ajang temu sapa, melainkan menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah dalam harmonisasi regulasi daerah, (9/10).
Rombongan dari Maluku Tengah terdiri dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, serta Ketua dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD. Kehadiran mereka disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, La Margono.
Dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaboratif, diskusi difokuskan pada pentingnya harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) agar sejalan dengan norma hukum nasional, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat daerah secara kontekstual.
Dalam pertemuan tersebut, Saiful Sahri menekankan bahwa produk hukum yang baik bukan hanya patuh pada aturan, tetapi juga mampu menjadi solusi nyata atas tantangan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, proses harmonisasi perlu dilakukan secara terencana, partisipatif, dan terbuka terhadap masukan lintas sektor.
Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan kementerian hukum Maluku. Lebih dari itu, pertemuan ini membuka ruang kerja sama berkelanjutan dalam penyusunan regulasi yang berkualitas dan aplikatif di tingkat lokal. (Humas/H.S)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
