Begitu sering kita dengar berita mengenai perlambatan ekonomi. Jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, menurunnya harga berbagai komoditas andalan ekspor Indonesia, angka pertumbuhan ekonomi yang meleset dari target hanyalah sedikit gambaran mengenai perlambatan ekonomi Indonesia.
Namun di sisi lain, terdapat cukup banyak berita mengenai pembangunan infrastruktur yang kini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Jokowi. Pembangunan jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara kini juga menghiasi halaman-halaman media cetak. Pembangunan ini dipercaya akan menjadi “obat” bagi ekonomi Indonesia yang melambat karena dianggap akan mempunyai banyak manfaat, terutama dalam hal distribusi barang yang sudah menjadi momok bagi para pengusaha. Akan tetapi, apakah proyek-proyek tersebut yang menghabiskan sekian ratus triliun rupiah mempunyai hasil yang sepadan?
Tidak ada jawaban yang mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun, biarkan hal ini dijawab secara teoritis terlebih dahulu. Di dalam ekonomi, dilakukan sebuah perhitungan yang menunjukan elastisitas produk domestik bruto (PDB) terhadap infrastruktur untuk negara berkembang adalah 0,15 menurut Bank Dunia. Hal ini berarti setiap penggandaan anggaran untuk infrastruktur akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 15 persen
Pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai cara untuk mempercepat atau bahkan menyelamatkan perekonomian suatu negara juga telah dibuktikan oleh banyak negara. Contoh yang paling terkenal adalah paket New Deal yang dikeluarkan pada tahun 1933 oleh Presiden AS Franklin D. Roosevelt ketika Amerika masih belum pulih dari 1929 Wall Street Crash. Paket yang bertumpu pada pembangunan infrastruktur ini berhasil memperkerjakan lebih dari 6 juta penduduk AS yang sebelumnya menganggur dan akhirnya membawa AS keluar dari resesi. Contoh yang lain dapat dilihat dari Cina. Angka pertumbuhan ekonomi Cina yang fantastis juga merupakan hasil dari investasi jangka panjang Pemerintah Cina di bidang infrastruktur sejak awal 1990-an dibawah Deng Xiaoping.
Walaupun sepertinya teori bahwa pembangunan infrastruktur mempunyai kontribusi yang positif terhadap ekonomi suatu negara telah didukung secara empiris terdapat beberapa contoh yang mempunyai efek sebaliknya. Salah satu contohnya adalah Krisis Yunani. Masuknya Yunani ke Eurozone membuat Yunani mempunyai kemudahan dalam meminjam uang ke negara-negara yang lebih maju dan sebagiannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, ketika proyek-proyek tersebut telah selesai dibangun, Yunani tidak mempunyai uang untuk membayar utang tersebut kembali dan terjadilah krisis. Selain disebabkan karena bobroknya sistem perpajakan Yunani yang membuat negara itu tidak bisa mengumpulkan uang secara maksimal, pembangunan beberapa infrastruktur tersebut dinilai membuang-buang uang karena sebagian besar proyek tersebut tidak mempunyai nilai guna yang maksimum dan beberapa proyek dibangun atas adanya keinginan Pemerintah Yunani untuk menciptakan karena ambisi, bukan karena adanya demand. Dalam konteks yang berbeda, Indonesia juga pernah mengalami hal serupa ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997-1998. Walaupun proyek-proyek pada zaman tersebut dinilai mempunyai maximum utility, kuatnya praktek KKN dalam tubuh pemerintah menjadi penyebabnya.
Maka, bila dikaji secara lebih mandalam, terdapat satu perbedaan signifikan antara negara-negara yang berhasil mengandalkan infrastruktur sebagai mesin penggerak ekonomi dan negara-negara yang justru tenggelam dalam krisis karena membangun infrastruktur. Perbedaan tersebut adalah pengelolaan dana yang dianggarkan secara maksimum. Apabila dana yang ada hanya dihambur-hamburkan untuk proyek infrastruktur yang terkesan ambisius tetapi tidak ada yang menggunakannya, lebih baik dananya digunakan untuk hal-hal lain yang lebih urgent, seperti pendidikan. Selain itu, diperlukan sebuah aturan/sistem yang mengedepankan transparansi laporan penyerapan anggaran kepada publik, demi menghindari adanya praktek KKN.
