Jika pemerintah terlalu tunduk pada tekanan politik, hal ini dapat berpotensi menguntungkan beberapa pihak dan mengambil kebijakan kurang populis dan  berdampak pada timbulnya social trust di masyarakat karena kepercayaan pada institusi merupakan alat untuk mengatur dan membentuk interaksi sosial, ekonomi, dan politik.Â
Berkaca dengan negara-negara di Eropa, terdapat banyak keputusan yang diangkat hingga ke tingkat Uni Eropa tanpa mempertimbangkan aspirasi dari masyarakatnya. Akibatnya, apabila kebijakan atau keputusan gagal memberikan hasil yang diinginkan, masyarakat cenderung menyalahkan Uni Eropa atau pemerintahan negara yang terkait.
Agar bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari institusi, pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi dengan mengurangi regulasi yang tumpang tindih dan kurang jelas sehingga kuantitas regulasi menjadi lebih proporsional dengan muatannya.
Kedua, pengawasan dari trias politika, lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus selalu diawasi dan ditingkatkan kinerjanya agar terhindar dari jerat abuse of power yang dapat membentuk suatu kekuatan seperti oligarki yang dapat merenggut demokrasi di Indonesia.Â
Ketiga, masyarakat sebagai pemilih atau voters harus lebih selektif dalam memilih siapa orang yang pantas menjadi representasi dari institusi tersebut, seperti dengan melihat keterlibatannya dengan afiliasi politik tertentu, serta rekam jejak kriminal ataupun korupsinya.
Memasuki tahun 2023, tahun yang semakin dekat dengan tahun politik pemilihan umum di tahun 2024, kita patut  merefleksikan diri bahwa institusi di Indonesia perlu melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh agar terhindar dari adanya penyelewengan kekuasaan, dan kita sebagai rakyat yang akan memilih wakil rakyatnya, harus melihat bagaimana prospek dari calon-calon yang ada agar dapat meningkatkan kualitas institusi di Indonesia.
Diulas oleh: Raden Raihan Satrya Gumilang | Ilmu Ekonomi 2019 | Chairman Kanopi FEB UI 2022
REFERENCES
Cable News Network (December 23, 2022). Â https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221222155056-32-890861/survei-charta-polri-dan-dpr-lembaga-paling-tidak-dipercaya-publik
Hendarto, Agung. (2007). Netralitas birokrasi: menjernihkan pola hubungan pemerintah dan birokrasi Agung Hendarto (Jurnal Jentera Edisi 15). Jakarta: Mandar Maju.
North, D.C., (1990), "Institution, Institutional Change and Economic Performance", Cambridge University Press, Cambridge, UK
Rodrik, D., (1997), "Total Factor Productivity Growth, controversies, Institutions, and Economic Performance in East and Southeast Asia", NBER Working Paper No. 6914, National Bureu of Economic Research, Cambridge, MA.
