Kapitalisasi Data: Haruskah Korporasi Raksasa Membalas Budi?

Terlepas dari segala tantangan yang disodorkannya, pendapatan dasar adalah konsep yang potensial. Menurut IMF (2018), pendapatan dasar adalah uang yang diberikan secara reguler pada seluruh atau sebagian besar populasi  tanpa kondisi tertentu sebagai prasyarat. Pendapatan dasar berperan sebagai safety net; membantu masyarakat bertahan hidup di atas suatu garis kelayakan.

Studi di beberapa negara berkembang menampik bahwa universal basic income berpotensi memicu kemalasan dan keserampahan dalam konsumsi. Banerjee et al. (2016) tidak menemukan perubahan setelah pemberian bantuan tunai, baik dari kecenderungan untuk bekerja maupun dari jumlah jam kerja.

Penelitian Evans dan Popova (2014) tidak menemukan dampak signifikan pada pengeluaran masyarakat untuk alkohol dan tembakau. Bastagli et al. (2016) berhasil membuktikan peningkatan pengeluaran pada antara lain pendidikan, layanan kesehatan, dan gizi. Tidak hanya itu, penelitian ini menunjukkan peningkatan kepemilikan ternak dan investasi pada input agrikultur, mengimplikasi bahwa bantuan tunai justru mendukung kemandirian ekonomi.

Implementasi pendapatan dasar bersyarat menambahkan beban finansial dan emosional. Pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk menentukan target penerima dan mendistribusikan uang kepada mereka. 

Padahal, pengeluaran ini dapat dialokasi untuk hal lain. Selain itu, pemberian syarat membebankan masyarakat secara emosional. Mereka harus melewati proses yang rumit untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar miskin.

Usulan universal basic dividend yang disodorkan oleh Varoufakis mampu memadamkan beban yang ditakutkan oleh pemerintah, yakni pendanaan. Dana untuk UBD bersumber dari dividen yang diberikan oleh korporasi, bukan dari pajak dan pengeluaran pemerintah. 

Selama ini, pendapatan dari pemanfaatan data dinikmati secara eksklusif oleh korporasi. Sementara itu, masyarakat, para donatur data, tidak mendapatkan imbalan atas kapital yang diberikan. Meskipun UBD akan kembali pada pemerintah dalam bentuk pajak, pembagian dividen merupakan tanggung jawab moral korporasi.

Asa bagi Pandemi dan Ekonomi

Sampai Oktober 2020, terdapat sekitar 6,4 juta pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja yang di-PHK tidak dapat berbuat banyak. Sebagian berusaha mencari kerja, tetapi terus menghadapi kesulitan dalam proses pencarian. 

Ada juga mereka yang terpaksa berutang atau hidup dari tabungan. Sebagian mau tidak mau akan kerja serabutan, melakukan segala hal demi mendapatkan pendapatan. Tentu, semua itu diselimuti rasa ketakutan dan ketidakpastian.

Pandemi bukan satu-satunya keadaan yang ditakuti masyarakat. Ketakutan lain yang dihadapi adalah otomatisasi, pemanfaatan mesin dan teknologi yang dapat mengambil alih berbagai jenis pekerjaan.