[caption id="attachment_317262" align="aligncenter" width="556" caption="Peta negara-negara anggota MSG (warejapapuaku.blogspot.com)"][/caption]
Mungkin suatu kebetulan belaka, di tahun politik (2014) ini, angka “2” menjadi angka keramat. Paket nomor urut “2” keluar sebagai pemenang Pilpres sebagaimana diumumkan KPU tanggal “22” Juli lalu.
Tentu ini sebuah kebetulan belaka, jika di bulan yang sama, di Tanah Papua terjadi “2” kali aksi teror (tanggal 16 dan 28 Juli 2014) dengan korban meninggal dunia : dua anggota Polri dan seorang sopir truk logistik. Namun jika dihitung sepanjang tahun 2104 ini (Januari-Juli), dalam catatan saya terjadi “22” aksi penembakan dan kekerasan dengan jumlah korban meninggal: 2 anggota Polri, 2 anggota TNI, 2 anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka), 2 tukang ojek, dan 2 sopir truk logistik. (Baca: “Inilah Kasus Kekerasan di Papua 5 Bulan terakhir”)[1]
Sekali lagi, angka “2” di atas hanyalah sebuah kebetulan belaka. Lagi pula jumlah kasus penembakan dan jumlah korban bisa jadi lebih banyak dari apa yang bisa saya himpun. Yang perlu menjadi keprihatinan bersama kita sebagai sebuah bangsa yang cinta damai dan menjunjung tinggi HAM adalah bagaiaman meminta perhatian lebih dari Pemerintahan mendatang era Jokowi – Jusuf Kalla untuk menghentikan aksi-aksi penembakan di Papua itu.
Mengapa? Karena insiden demi insiden yang terjadi di pegunungan Papua seakan menjadi amunisi bagi para “pedagang isu Papua” di luar negeri. Amunisi untuk menuding Pemerintah Indonesia telah gagal menciptakan suasana aman dan gagal melindungi warga sipil di Papua dari aksi-aksi penembakan kelompok kriminal bersenjata.
Sejalan dengan itu, patut pula kita simak ‘warning’ dari Ketua Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi yang meminta negara segera mengambil sikap tegas untuk menyudahi teror kelompok bersenjata di Papua.[2]
Muradi menilai, selama ini pemerintah masih menganggap para perusuh bersenjata di Papua sebagai ancaman keamanan biasa. Padahal menurutnya, kelompok diduga kuat Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu adalah ancaman serius terhadap disintegrasi bangsa.
“Mereka kini memiliki 15 perwakilan di berbagai negara di dunia. Sebagian besar di negara-negara kepulauan Pasifik, seperti Vanuatu, Palau, Solomon. Di Eropa, mereka besar di Inggris, Jerman dan Belanda,” kata Muradi
Nah, kelompok inilah yang saya maksudkan sebagai “pedagang isu Papua”. Di tangan merekalah besar-kecilnya gejolak Papua ditentukan. Bagaimana menangani kelompok ini, menjadi pekerjaan rumah pula bagi Pemerintahan Jokowi-JK nanti. Secara pribadi saya optimis. Jika di masa bhakti pertama JK berhasil “merangkul” kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka), mudah-mudahan di masa bhakti kedua ini -lagi-lagi angka "2"- dengan dukungan seluruh anak bangsa, JK juga bisa “mengembalikan” kelompok OPM ke pangkuan NKRI. Semoga.
[1] http://hukum.kompasiana.com/2014/06/02/inilah-kasus-kekerasan-di-papua-5-bulan-terakhir--656183.html
[2] http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/07/29/n9h1sz-sudahi-aksi-teror-di-papua
