Kesejahteraan Berkesinambungan dan Ideologi Bangsa

Pada suatu hari di warung kopi, saya bersama seorang teman sedang berdiskusi bagaimana pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani. Teman saya berargumen bahwa jika pemerintah melalui Bulog dapat menentukan harga beli gabah diatas harga pasar, akan dapat menaikkan kesejahteraan petani dari sisi pendapatan mereka. tentu saja pernyataan ini menjadi sebuah lelucon, artinya Bulog akan menjadi monopsoni dan seluruh gaba produksi petani berapapun jumlahnya akan dibeli oleh Bulog. 

Hukum penawaran salah satu isinya adalah produsen akan menjual barangnya dengan harga setinggi-tingginya dengan jumlah barang yang sedikit relatif. Namun disisi lain, hukum permintaan juga salah satu isinya adalah konsumen rasional akan mengkonsumsi sebanyak-banyaknya barang dengan harga relatif murah jika bisa gratis. Tentu saja penawaran dan permintaan tidak akan pernah jatuh cinta jika begitu ceritanya. Namun ada lembaga lain yang mampu mempertemukan mereka yaitu pasar, dimana produsen dan konsumen menegosiasikan harga dan jumlah barang yang akan ditransaksikan.

Kembali kepada diskusi tadi artinya jika Bulog menjadi pembeli dengan harga diatas harga pasar, pertanyaannya kemudian berapa besar anggaran pemerintah yang harus disediakan? Tentu saja hal ini menjadi tidak masuk akal. Bagi sebuah pemerintahan yang mengelola negara, pencapaian terbesar adalah bagaimana mereka menciptakan kesejahteraan bagi seluruh penduduknya dan sifatnya berkesinambungan. 

Berdasarkan hukum utilitas, setiap individu akan mencoba untuk meningkatkan utilitasnya setinggi-tingginya, namun disisi lain, terdapat anggaran yang kemudian menghambat individu tersbut untuk mencapai untilitas yang tinggi. Sala satu cara bagi individu adalah memaksimalkan utilitas dengan budget yang terbatas tersebut.

Sebenarnya saya tidak menyalahkan pernyataan kawan saya tersebut, namun memang ada pembicaraan yang sangat esensi dari diskusi kami, yaitu apakah harga, penentuan harga, ataupun perubahan harga suatu produk itu dapat meningkatkan kesejahteraan dalam sebuah perekonomian? Seperti saat ini, dimana kita selalu meributkan prubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar dan ketakutan dari perubahan harga akibat inflasi impor tersbut kepada produk dalam negeri. 

Lalu saya teringat kembali pelajaran dasar ekonomi, dimana kesejahteraan suatu ekonomi dicapai dengan seberapa besar jumlah barang dan jasa yang tersedia ataupun diproduksi dan dikonsumsi. Yang menarik lagi ilmu ekonomi itu mempelajari perubahan, jadi baik harga maupun jumlah produk akan selalu berubah secara relatif. Seperti teori relativitas umum terhadapa benda-benda, dimana pergerakan benda akan sangat bergantung kepada perubahan posisi pengamatnya. 

Mungkin bagi sebagian orang, misalnya sebagian penduduk kaya, perubahan ekonomi, seperti resesi tidak membuat perubahan berarti kepada pola konsumsi mereka, ataupun sebagian penduduk miskin yang selalu merasa kekurangan walaupun terjadi booming ekonomi. Namun sebagian penduduk yang berada ditengah-tengah mungkin merasakan hal yang berbeda, ketika masa booming, mungkin mereka mendapatkan tambahan kesejahteraan, namun ketika resesi, tiba-tiba keadaan ekonomi keluarga mereka memburuk. 

Jadi ilmu ekonomi tidak mempelajari sebuah titik namun lebih pada perubahan. Namun kebijakan yang dihasilkan dari ilmu ekonomi (tergantung mazhab) bagaimana mendorong kesejahteraan sebagian  besar masyarakat (atau mungkin seluruhnya seperti Marx) lebih berkelanjutan.

Kebijakan Harga dan Kesejahteraan

Lalu apakah harga menjadi titik tumpu terhadap kesejahteraan?

Beberapa pembahasan mengenai ini dapat kita lihat dari perdebatan antara kelompok Moneteris dan Keynesian. Kelompok Moneteris percaya bahwa pasar memiliki mekanismenya sendiri, uang hanyalah instrumen untuk menstabilkan harga-harga di pasar. Jika kita lihat saat ini, peran Bank Sentral memiliki tujuan untuk menstabilkan harga-harga yaitu inflasi.

Dalam jangka pendek, sektor moneter hanya dapat mempengaruhi konsumsi dimasyarakat. Artinya jika harga-harga mengalami perubahan cepat, sektor moneter akan mengurangi jumlah uang beredar didalam perekonomian, sehingga dapat mengurangi laju konsumsi masyarakat akibat kurangnya uang sebagai alat transaksi.

Disisi satu lagi, kelompok Keynesian berargumen bahwa uang memilik peran penting untuk melakukan intervensi kebijakan ekonomi, baik produksi maupun konsumsi. Makanya ketika resesi beberapa pemerintahan (sisi fiskal) akan meningkatkan belanja pemerintahannya untuk menjaga sisi permintaan dalam negerinya. 

Pemerintah akan meminta pencetakan uang ke Bank Sentral untuk membiayai belanja pembangunannya, seterusnya dalam jangka pendek akan menjaga sisi permintaan penduduk (multiplier dari peningkatan konsumsi pemerintah). namun dalam jangka pendek seperti ini, sektor swasta tentu tidak akan dapat memenuhi permintaan, namun sektor swasta akan terdorong untuk menjaga produksinya sehingga menjaga perekonomian jatuh kedalam keadaan resesi yang dalam.

Dari sini kita dapat melihat bahwa moneteris beranggapan menjaga harga stabil lebih penting untuk menjaga permintaan, namun disisi lain Keynesian melihat, menjaga jumlah barang yang dikonsumsi masyaraka penting untuk menjaga permintaan dalam perekonomian.

Membagi Faktor Produksi dan Amanat Pancasila

Lalu manakah resep yang tepat? Tidak ada resep yang tepat, pengambil kebijakan ekonomi layaknya seorang dokter yang sedang mengobati ataupun seorang ahli gizi yang menjaga kesehatan pasiennya untuk tetap sehat dan bugar. Kondisi sang pasien tidak selamanya sehat dan bugar, atau bahkan karena terlalu bugar sang pasien sangat rentan terhadap perubahan, yang mungkin dapat menyebabkan pasien sakit kembali. Dari sini tidak ada sesuatu yang pasti, perubahan dalam ekonomi terus berlanjut naik atau turun. Namun ilmu ekonomi melihat seberapa cepat perubahan itu terjadi dan apa yang yang harus dilakukan untuk menghadapi perubahan tersebut.

Dari sini dapat dilihat, ternyata harga hanyalah sebagai sebuah instrumen saja, kebijakan terhadap harga, tidak serta merta mampu memperbaiki ataupun menjaga kesejahteraan dalam ekonomi.

Lalu apa yang dapat menjaga kesejahteraan masyarakat setidaknya dirasakan dan tidak berubah cepat? Sebenarnya perbedaan kepemilikan alat faktor produksi menjadi hal utama dalam kesejahteraan. Bianya penduduk yang tidak memiliki faktor produksi yang memiliki nilai besar akan mengalami perubahan cepat dalam kesejahteraan. Namun penduduk yang memiliki faktor produksi besar dan jarang akan menikmati nilai lebih dari kesejahteraan dalam perekonomian. 

Namun sekali lagi, kepemilikan faktor produksi pun memiliki pasarnya sendiri yang juga berubah dari waktu ke waktu. Jika teori klasik seperti Karl Marx menyebutkan kesejahteraan hanya bisa dicapai jika buruh mampu merebut alat-alat produksi dari para pemiliknya. Bagi saya ini adalah pertarungan antara pemilik faktor produksi, dimana buruh sebagai pemilik faktor produksi tenaga kerja melawan pemilik faktor produksi seperti pemilik tanah, pabrik ataupun pemilik faktor produksi lain yang memiliki nilai lebih di pasar.

Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Sebenarnya Indonesia sudah memilik fundamentalnya sendiri terkait sharing faktor produksi. Jika kita menelaah pidato Bung Karno di depan BPUPKI ketika merumuskan Pancasila, kita melihat bagaimana Pancasila di peras menjadi Trisila yaitu Ketuhanan; Demokrasi Ekonomi; dan Demokrasi Politik. 

Bung Karno mengajak kepada pemilik kuasa atas faktor produksi dan pemilik kuasa terhadap politik untuk melakukan amal bersama atas nama Tuhan. Tidak seperti Marx yang menganjurkan revolusi buruh untuk merebut paksa faktor produksi, Bung Karno menyadarkan para orang kaya dan penguasa (bangsawan) untuk mau berbagi kepemilikannya kepada para Marhaen. Bung Karno pun berkelakar, si Marhaen yang hanya memiliki sedikit harta berani untuk menikah dibanding seorang kaya yang harus menunggu-nunggu hingga memiliki sesuatu yang banyak lalu berani menikah.

Apakah berbagi faktor produksi dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkesinambungan? Seharusnya bisa, kita bisa melihat besarnya akumulasi faktor produksi yang dimiliki sekolompok orang kaya di Indonesia sehingga mereka mampu untuk menjaga kesejahteraan mereka dalam kondisi apapun. 

Contoh yang paling dekat adalah di sektor pertanian, kesejahteraan petani akan terlihat berbeda antara satu petani dan petani lainnya dari besar dan area kesuburan lahan pertanian mereka. para petani dengan lahan relatif lebih besar akan mampu mengakumulasi kekayaan mereka bahkan kemudia memilik faktor produksi lain seperti mesin-mesin penggilingan. 

Hal yang sangat berbeda terjadi kepada petani yang hanya menjadi penggarap maupun memiliki lahan terbatas dimana mereka hanya menjadi pengikut, tidak mampu untuk merubah gabah mereka menjadi beras sehingga pendapatan mereka sangat tergantung dari jumlah produksi gabah dan harga gabah. Para buruh tani bahkan mungkin lebih miris lagi.

Namun ada peluang lebih besar juga selain membagi alat produksi fisik, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah kesempatan terbesar bagi penduduk yang memiliki faktor produksi dengan nilai rendah untuk mampu merubah kesejahteraan mereka. pendidikan juga mampu mendorong menciptakan faktor produksi lain yang mampu memproduksi produk dengan nilai tambah tinggi yang berkesinambungan tentunya. Maka pentinglah bagi Indonesia untuk terus mendukung kebijakan rezim yang mendorong pembangunan infrastruktur dan pendidikan saat ini.