 Hal penting dari Program Citarum Harum adalah pembentukan Satgas Citarum Harum sebagai ujung tombak. Satgas ini melibatkan berbagai instansi vertikal dan intansi tingkat provinsi sampai kecamatan termasuk TNI dan Polri. Satgas yang dipimpin oleh Pangdam Siliwangi sebagai Ketua Satgas memiliki rentang kendali sampai tingkat Subsektor yang membawahi beberapa desa. Satgas di tingkat subsektor inilah yang melibatkan secara aktif peran serta warga masyarakat baik LSM maupun warga secara langsung. Ini menarik mengingat peran serta masyarakat dalam penanganan masalah Citarum sesuatu yang sangat sulit dilakukan selama ini.
Pada program-program penanganan Citarum sebelumnya, masyarakat di bagian hulu DAS Citarum hanya menjadi objek. Kini masyarakat menjadi bagian integral dari penanganan masalah DAS Citarum. Masyarakat menyambut antusias ajakan untuk berperan serta secara aktif dalam pelaksanaan Program Citarum Harum. Salah satu contoh keberhasilannya adalah Sungai Cirasea yang berhulu di Gunung Kolotok. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai kini jauh berkurang, kondisi sungaipun jauh lebih baik. Dalam 2 tahun terakhir ini tidak lagi terjadi luapan air sungai yang menyebabkan banjir.
Hal yang masih harus dilakukan oleh Program Citarum Harum adalah peningkatan upaya law enforcement (penegakan hukum) kepada industri yang terbukti membuang limbah industrinya ke sungai. Terhadap industri ini harus juga dilakukan upaya penyadaran untuk melakukan treatment yang memadai terhadap limbah yang dihasilkannya.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan lahan secara arif menjadi penting dilakukan. Optimalisasi peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mengerem laju perambahan hutan. LMDH bisa diperankan dalam mempercepat perluasan pertanian tanaman keras seperti kopi untuk memagari hutan dari perambahan liar. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, di kawasan hulu DAS Citarum terdapat 77.000 Ha lahan kritis. Untuk menghijaukannya dibutuhkan sekitar 45 juta pohon. Sementara kemampuan Dinas Kehutanan hanya 1.000 ha per tahun.
Kegagalan yang dialami beberapa program penangan Citarum sebelumnya, tampaknya tidak akan dialami oleh Program Citarum Harum. Kali ini penanganan Citarum langsung di bawah kendali Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Belasan Trilyun Rupiah dialokasikan pemerintah untuk Multi Years Program ini. Termasuk di dalamnya USD 100 Juta atau sekitar Rp. 1,4 T bantuan dari World Bank yang pernah menobatkan Citarum sebagai sungai terkotor di dunia. Dana dari World Bank ini dikhususkan untuk penanganan Sampah.
Meski tahun 2020 terkena dampak "refocussing" anggaran terkait pandemi covid-19 yang menyebabkan terkoreksinya plafond anggaran dari semula Rp. 2,1 T menjadi hanya Rp, 300 M lebih, Program Citarum Harum tetap berjalan karena sudah masuk ke dalam Perpres No.18/2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ketegasan dan perhatian besar dari Presiden Jokowi terhadap berjalannya Program Citarum Harum menjadi jaminan bahwa program ini akan tuntas dalam jangka waktu 7 tahun sejak pencanangannya.
Keberhasilan Program Citarum Harum selain diukur dari signifikan tidaknya pengurangan terjadinya banjir dan perbaikan kualitas air, juga ditentukan oleh meningkatnya secara signifikan kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk ikut bertanggungjawab menjaga dan merawat DAS Citarum Hulu. Kepada masyarakatlah bergantung nasib tenaga listrik Jawa Madura dan Bali (Sistem Jamali) serta penyediaan air bersih bagi sebagian besar warga DKI Jakarta. Juga penyelemayan  ratusan milyar rupiah akumulasi kerugian masyarakat akibat banjir Citarum. Bergandeng tangannya pemerintah, TNI , Polri dan masyarakat diharapkan bisa mengembalikan air Citarum menjadi bersih meski tidak lagi bersih dan suci seperti mata airnya Cisanti yang berarti suci dan mensucikan. Tapi setidaknya air Citarum akan terus mengalir sampai ke hati. Semoga ......>|
Reff. T. Bachtiar, "Citarum Mengalir Sampai ke Hati", BBWS Citarum. www.citarum.org
