Data 17,5 juta Daftar Pemilih Tetap yang diduga bermasalah terus dipersoalkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera membereskan itu. Demikian diungkapkan Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih, Marwan Batubara saat jadi pembicara dalam diskusi Top of The Week, bertajuk, " DPT Bermasalah Ancaman Legitimasi Pilpres." Diskusi Top of The Week sendiri merupakan diskusi rutin yang digelar Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi.
Menurut Marwan kata kunci pemilu jurdil ada di DPT yang jumlah 192 juta  itu.  Jika valid, maka pemilu kemungkinan jurdil. Data pemilih yang valid menjadi dasar legitimasi pemilu.  Tapi ternyata ada sekitar 17,5 juta pemilih yang bermasalah. Masalah 17,5 juta data pemilih yang diduga bermasalah itu sudah disampaikan ke KPU oleh BPN Prabowo  sejak tanggal 19 Desember 2018. Jadi sudah sekitar 3 bulan yang lalu. Kemudian dilaporkan atau ditanyakan lagi pada tanggal 1 Maret.
"Padahal dari peraturan yang ada, ini sebetulnya jauh hari sudah tetap. Oke kita bisa maklumi ada masalah, sehingga disepakati dengan partai-partai tanggal 17 Maret akan didapatkan DPT yang final. Sekarang sudah tanggal 2 April yang final belum juga kunjung keluar. Tanggal 27 Maret, kami dari barisan masyarakat peduli pemilu yang bersih adil dan berintegritas mengadakan seminar di gedung DPR," kata Marwan, di kantor Seknas Prabowo-Sandi di Jakarta, Selasa, 2 April 2019.
Dalam diskusi di DPR, kata Marwan, pihaknya mengundang salah satu komisioner KPU. Di diskusi itu, pihaknya juga menyampaikan soal adanya data pemilih yang diduga bermasalah. Saat itu KPU menyatakan, bahwa mreka sudah melakukan sampling terhadap yang bermasalah.Â
"Kami katakan, kalau bermasalah itu tidak bisa datanya dikoreksi dengan cara sampling. Karena prinsip demokrasi itu adalah one man one vote, maka yang diperiksa itu harus seluruhnya. Tidak bisa dengan sampling," kata Marwan.
Tidak hanya kata dia, BPN Prabowo juga  sempat datang ke KPU. Tapi kelihatannya KPU  hanya mengulur-ulur waktu. Tidak punya niat baik untuk melakukan koreksi. Sehingga data final yang diharapkan menjadi rujukan dan  kredibelnya penyelenggaraan pemilu bisa jadi impian kosong.
"Gimana bisa data jadi rujukan hitung suara berstatus 17,5 juta itu meragukan. Kalau yang masuk sampah, yang keluar sampah. Kami sudah menulis surat setelah seminar secara resmi ke kpuy. Kami minta DPT bermasalah tadi dihapuskan. Lalu silakan lanjutkan pemeriksaan validasi terhadap data yang bermasalah untuk menjadi DPT khusus. Pemilunya dilakukan belakangan. Setelah dilakukan validasi. Itu yang sudah kami sampaikan," tutur Marwan.
Marwan juga mengungkapkan, pihaknya juga sudah minta ke DPR supaya KPU dan Bawaslu dipanggil. Karena ia melihat ada indikasi kecurangan. Ia hanya ingin, masalah DPT itu dibersihkan dan dibereskan.
