[caption id="attachment_215920" align="aligncenter" width="300" caption="Sumber gambar: dok. pribadi"][/caption]
“Kita tidak mencari siapa benar atau siapa salah, melainkan melihat di mana kesalahan Negara ini. Apa yang salah dengan Negara ini.” Kata Agus Widjojo, Pengamat Militer, saat berkunjung ke makan pahlawan revolusi, Kalibara, Jakarta, senin (1/10) (Kompas, 2/10/2012).
Pasukan itu merangsek ke rumah seorang jenderal, dini hari. Lengkap dengan senjata siap serbu. Beberapa orang masuk dan lainnya berjaga di luar. Pintu rumah diketuk, sang empu rumah membukakan pintu dengan kondisi mata mengatuk. Salah satu dari pasukan itu mengatakan jika Sang Jenderal detik ini juga harus menghadap Presiden untuk menyampaikan kebenaran mengenai “dewan jenderal” yang akhir-akhir ini santer di kalangan tentara.
Otomatis Sang Jenderal menolak, sebab pekat malam belum pudar dan sangat tidak mungkin presiden mengundang mereka (para jenderal) di pagi yang buta. Masih ada waktu. Firasat akan terjadi sesuatu yang tak baik bercampur aduk bersama butanya malam, satu regu pasukan yang terlatih dengan senjata lengkap. Berbagai alasan dilancarkan untuk meyakinkan para pasukan tersebut. Namun nihil, pasukan itu tetap ngotot bila malam itu juga Sang Jenderal harus ikut. Ending, suara letusan senjata, darah bersimbah, tangisan keluarga yang ditahan.
Itulah adegan film G 30 S/PKI yang pernah tayang saat orde baru berkuasa. Film garapan Arifin C.Noer itu mengisahkan bagaimana lika-liku tragedi penculikan para jenderal yang dinilai akan melakukan pembakangan terhadap Presiden. Film, yang sekarang dilarang tayang, itu memang begitu mengiris bagi pemirsa dan dengan spontanitas mengatakan: “begitu kejamnya mereka!”. Namun, seakan kebengisan adegan itu malah seperti candu yang digandrungi, dikangeni para pemirsa: setiap tanggal 30 September berduyun-duyun orang menontonnya dan kemudian kembali mendesis. Begitu seterusnya.
Masih ingat di benak saya, para tetangga, yang pada waktu belum begitu banyak yang memliki dan listrik belum menjamah desa, ada semacam antusias untuk menyaksikan film yang direstui Negara pada waktu itu. Persiapan menonton jauh hari dilakukan: mengisi stroom accu. Pas tiba waktunya, para tetangga itu berkumpul di rumah salah satu warga yang kebetulan punya televisi. Sudah bisa dipastikan obrolan apa yang akan terjadi: ya, rasan-rasan masalah PKI. Partai yang pernah berjaya itu menjadi narasi malam yang mengiringi acara film itu sendiri.
Obrolan malam yang sebenarnya duka bagi negara malah menjadi rasan-rasan, mengungkap kembali borok tetangga yang dulu berkubang pada dunia “merah” meski hanya simpatasian dan tak tahu apa-apa tentang ideologi tersebut. “kakeknya Si A dulu itu merah dan pernah Mbahmu sebagai daftar yang akan dibersihkan!” sebagaian warga mengatakan begitu, dan saya masih ingat dengan kata-kata itu: Mbah saya adalah satu daftar pembersihan oleh tentara “merah”. Hanya saja niat itu belum terlaksana keburu para tentara “merah” dibersihkan.Konon katanya, di bengawan kota saya banyak Batang pating kleler. Ngeri untuk membayangkan. Entah bagaimana kebenarannya, apakah yang mati, yang masuk daftar “pembersihan” benar-benar tahu seluk beluk permasalahannya ataukah mereka sebenarnya hanya korban dari segelintir kelompok. Benar-benar kelabu. Begitu samar dan kaburnya pihak mana yang diuntungkan dan yang dirugikan. Tetapi masyarakat tidak mungkin lupa dengan peristiwa itu dan cap berbagai kebiadaban telah terlanjur membekas.
Syukurlah film itu sudah tidak beredar karena hanya menambah luka lara yang berkepanjangan dan sudah sepatutnya antara elemen bangsa, keturunan yang moyangnya terlibat dalam peristwa tahun ’65 itu saling memaafkan, meski memoar peristiwa tak mudah dilupakan.
Seperti yang dikatakan oleh Agus Widjojo, kita tidak mencari siapa yang benar-siapa yang salah, tetapi kita harus menilik lagi peristiwa itu agar perang saudara tidak kembali pecah. Ibaratnya, sulaman baju yang terlanjur cacat harus kita runut kembali bagaimana dulunya dirajut supaya kelak proses merajutnya tidak salah lagi.
Buku “Saksi dan Pelaku Gestapu: Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965” yang dikoordinatori Surya Lesmana ini berusaha merunut kembali sejarah yang telah berlampau waktu. Seperti yang sudah disinggung dalam pengantarnya bahwa buku ini tidak menyimpulkan siapa yang benar, siapa yang salah. Pemaparan buku ini tidak ada kesimpulan hitam putih. Tidak ada vonis, sebab semua mengungkapkan kebenaran dari pelakunya sendiri, yang bisa saja ditambahi atau dikurangi.
Soeharto (alm), selanjutnya ditulis Pak Harto, yang pada waktu berpangkat mayjen dan panglima kostrad adalah tokoh utama di balik peristiwa penumpasan Gerakan 30 September 1965. Pada hari yang menentukan itu, 1 Oktober 1965, ia mengambil langkah-langkah taktis yang menentukan bagi perkembangan karir politiknya. Salah satu langkah terpenting adalah, bertentangan dengan kehendak Presiden/Pangti Soekarno, ia mengambil alih Kepemimpinan Angkatan Darat, setelah Jenderal Yani (Men/Pangad) diculik oleh gerombolan G 30 S.
Seperti yang dituturkannya, dalam buku ini, pada tanggal 30 September 1965. Kira-kira pukul Sembilan malam Pak Harto bersama Ibu Tien (alm) sedang berada di Rumah Sakit Gatot Soebroto, menengok anaknya, Tomy, yang dirawat di sana sebab tersiram air sup yang panas. Kira-kira pukul 12 malam Pak Harto pulang ke rumah dan terus tidur. Kira-kira pukul lima subuh, 1 Oktober, kedatangan seorang kameraman TVRI yang mengabarkan adanya suara tembakan di beberapa tempat. Pak Harto tidak berpikir panjang. Setengah jam kemudian datang Mashuri, tetangganya, yang memberi tahu jika ia mendengar banyak tembakan. Setengah jam datang Broto Kusmardjo, menyampaikan kabar mengagetkan mengenai penculikanatas beberapa Pati Angkatan Darat. Dan sekitar Monas ada pasukan yang tidak dikenal sebagaimana laporan Letkol Sadjiman, atas perintah Pak Umar Wirahadikusumah.
Kemudia Pak Harto mengambil langkah-langkah penyelamatan. Dikumpulkan anak buahnya dan berbegas menumpas gerombolan G 30 S yang dipimpin Letkol Untung sebagaimana yang tersiar dari RRI.
Setelah menguasai RRI dan Telkom, Brigjen Ibnu Subroto dan beberapa orang menuju RRI dengan membawa rekaman pidatonya Pak Harto. Isinya:
“…apa yang menamakan dirinya “Gerakan 30 September” telah membentuk apa yang mereka sebut “Dewan Revolusi Indonesia”. mereka telah mengambil alih kekuasaan Negara atau lazimnya coup dari tangan Paduka Yang Mulia Presiden/ Panglima Tertinggi ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno dan melempar Kabinet Dwi Kora ke kedudukan demisioner, di samping mereka telah menculik beberapa perwira Tinggi Angkatan darat.
Para pendengar sekalian,
Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan-tindakan mereka itu Kontra Revolusioner yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya.
Kami yakin, dengan bantuan penuh dari masyarakat yang progresif dan revolusioner, gerakan kontra revolusioner 30 September pasti dapat kita hancurkan-leburkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila pasti tetap jaya di bawah Paduka Yang Mulia Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi kita yang tercinta Bung Karno…”(hal. 8-10)
Jika kita cermati pidato Pak Harto tidak ada penyebutan bahwa penumpasan diarahkan pada PKI, melainkan pada Gerakan 30 September. Tetapi juga ada kejanggalan ada kata “sampai akar-akarnya” yang mengindikasikan jika pemberontakan itu masif dari atas sampai bawah. Meski “akar-akarnya” tidak mengetahui sedikitpun permasalahan. Mungkin, Pak Harto mengkaitkan dengan Letkol Untung yang dikenal sebagai anggota PKI maka pemberontakan itu dinisbahkan pada partai “Palu Arit” tersebut. Begitu pula dengan gerakan penumpasan yang boleh dibilang singkat dan cepat. Tentunya ada strategi jitu untuk mengalahkan, atau tidak para penumpas mempunyai titik-titik simpul yang jika ditariknya maka runtuh semua anggota pemberontak.
Pengakuan dari anggota pasukan Cakrabirawa, pasukan yang dikenal pelaku penculikan para jenderal, yakni Serka Bungkus. Dalam wawancaranya Serka Bungkus mengakui jika yang menculik para jenderal memang pasukan cakrabirawa. Tujuannya tidak lain untuk mengamakan presiden yang ketika itu ada dewan jenderal yang akan meng-kup.
Serka Subur ditugasi mejemput Jenderal M.T. Haryono. Menurut keterangannya ada masalah ketika menjalankan tugasnya. Sebab yang menemui pasukan adalah istrinya M.T. Haryono, sedangkan dia (M.T. Haryono) berada dalam kamar. Merasa kelamaan dan bertele-tele, akhirnya kamar didobrak oleh Serka Subur. Keadaan kamar gelap, ketika Serka Subur mencari stop kontak tiba ada sekelebatan bayangan putih, dan anak buahnya berteriak jika ada banyangan putih. Karena terkejut Subur mengangkat senjata dan “dor” bunyi. Ternyata, anak buahnya menembak, padahal senjata baru saja diangkat. “dor”nya senjata ketidaksengajaan, katanya.
Pak Haryono tertembak di bagian belakang, tembus dari punggung ke perut, dan saat itu masih hidup. Senjata yang dipegang oleh anak buahnya dan menyalak adalah jenis Thomson, isinya 12. Itu senjata berat. Menembak dari jarak dekat belum tentu kena, apalagi gelap. Serka Subur menyangsikan jika penembak Pak Haryono adalah anak buahnya, keraguannya seakan mengarahkan ada penembak lain yang bermain di malam itu.
Pasukan membawa para jenderal ke lubang buaya. Tujuannya penculikan adalah untuk di hadapkan ke presiden yang tentunya berada di istana kepresidenan. Lha ini kok ke lubang buaya, ada apa? Ternyata komandonya berada di lubang buaya dan nantinya akan di hadapkan presiden (tapi kok ada yang mati?). bagaimana para jenderal bisa memberikan klarifikasi kepada presiden jika mereka dalam keadaan tak bernyawa?
Para sandera yang dibawa ke lubang buaya kemudian di “dor” di dekat lubang tersebut. Menurut pengakuan Serka Subur di lubang buaya tidak ada penyiksaan, penyiletan terhadap sandera. Para sandera di gandeng, mendekat ke lubang kemudian di dor. Dan penembaknya bukan pasukan Cakrabirwa, ada pasukan lain yang mengeksekusi. Entah dari kesatuan mana.
Namun, kesaksian Bungkus ditepis oleh anak kelima dari M.T Haryono, yaitu Rianto Nurhadi. Saat peristiwa itu dia baru berumur Sembilan tahun. Pasukan yang dipimpin Bungkus benar-benar menembaki rumahnya, pintu tidak didobrak sebagaimana pengakuan Bungkus melainkan ditembaki hingga rusak. Hanya saja, saat kejadian tertembak ayahnya dia tidak melihat karena keburu kabur menuruti perintah bapaknya.
Dalam film G 30 S ada adegan penyayatan, penyiksaan, bahkan mata dicongkel. tentunya jika ini benar sebagaiman kenyataannya, maka visum dari kedokteran bisa membuktikannya. Kesaksian otopsi terhadap jenazah korban penculikan dilontarkan oleh prof. Dr. Arif Budianto. Beliau adalah dokter muda ahli forensik dari UI (Universitas Indonesia) yang ditugasi oleh tentara untuk memeriksa para jenazah penculikan.
Menurut Beliau, tidak ada penyiksaan, pecongkelan mata, penyayatan terhadap para jenazah. Memang ada kondisi jenazah yang bola matanya copot, kalau tidak salah jenazah Pak Yani. Itu terjadi karena, ketika dimasukkan ke sumur, kepalanya lebih dahulu. Di dasar sumur ada air, jadi kepalanya terendam di sana. Jenderal Yani pakaian piyama loreng-loreng, biru-putih-biru. Piyamanya penuh pecahan kaca. Dia ditembak di depan pintu kaca rumahnya. Itu sebabnya sisa pecahan kacanya masih berhamburan kemana-mana.
Di luar, kabar mengenai kondisi para jenazah yang kondisi penisnya seram terdengar santer. Ketika dilakukan pemeriksaan yang lebih teliti lagi tentang itu. Ternyata kondisi penisnya tidak ada yang terpotong, bahkan luka iris saja tidak ada. Namun, dokter Arif juga menampik jika tidak ada penyiksaan terhadap para jenazah. Pergelangan tangan mayat Haryono malah jelas sekali hancur karena bebatan perekanyang direkat kuat-kuat dan diikat sejak dari lubang buaya. Dokter Arif kembali menegaskan, luka-luka di luar tubuh memang ada namun karena kondisi mayatnya sendiri yang sudah busuk, kami tak bisa bedakan lagi apakah kondisi mayat sesudah mati atau sebelum mati.
Itulah sekelumit kisah persaksian para pelaku yang terlibat, mengalami peristiwa G 30 S. kesaksian tersebut bisa dipakai sebagai pelajaran bagi bangsa Indonesia bahwa sejarah kelam tak perlu diulang. Yang lalu biarlah berlalu. Permasalahan, bencana itu bersumber dari perebutan kekuasaan, takut kehilangan tampuk kekuasaan. Padahal itu hanya untuk kepentingan segelintir orang yang mengatasnamakan “kepentingan bangsa”. Imbasnya adalah rakyat kecil yang tidak tahu punjering perkoro, menjadi tumbal kebiadaban perebutan kekuasaan.
Kewaspadaan bangsa perlu diasah terus menerus untuk mengantisipasi peristiwa kurawa-pendowo terulang. Sebab kita semua saudara, satu ibu pertiwi meski ada perbedaan tetapi itu sudah menjadi keniscayaan. Yang paling jelek adalah perilaku sengkuni yang terus mengadu domba antar komponen bangsa. Inilah perilaku keji nan licik.
*Tulisan ini disarikan dari Buku “Saksi dan Pelaku Gestapu: Pengakuan para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965” yang dikoordinatori Surya Lesmana, terbitan Agromedia Yogyakartatahun 2005 (cetakan kedua)