Belakangan ini, pidato pak JK di penutupan Tanwir Muhammadiyah pada Februari lalu ramai diperbincangkan di media sosial.
Ada yang menganggap bahwa pidato pak JK, yang mengaitkan ketimpangan ekonomi dengan perbedaan agama dan ras, tidak sejalan dengan nilai dan semangat kebhinekaan yang harus kita jaga sebagai perekat dalam keberagaman.
Karena itu, beliau, aktor utama di balik penyelesaian sejumlah konflik berdarah di negeri ini, dianggap anti kebhinekaan.
Berikut adalah salah satu bagian pidato beliau yang dianggap anti kebhinekaan.
"Kalau kita agak berbeda, sebagian besar yang kaya itu keturunan dan tentu agamanya ada yang Konghucu, ada yang Budha, ada yang Kristen. Sebagian besar yang miskin itu Islam ada juga yang Kristen. Jadi terjadi perbedaan yang berbahaya. Karena itulah maka kita harus berfikir jernih untuk mengatasi semua ini. Karena itu marilah kita bersama-sama bekerja, untuk keadilan dan Indonesia yang berkemajuan" (Jakartanews.co).
Dalam pidatonya, pak JK menyampaikan bahwa ketimpangan (distribusi) pendapatan yang terjadi saat ini cukup mengkhawatirkan.
Hal tersebut terkonfirmasi oleh nilai gini rasio yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator ini jamak digunakan untuk mengukur seberapa parah tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat.
Nilai gini rasio berada pada rentang 0 dan 1. Dalam rentang ini, semakin besar nilai gini rasio, semakin lebar pula ketimpangan yang terjadi. Saat ini, nilai gini rasio Indonesia sekitar 0.4.
Meski angka 0.4 sebetulnya masih dalam skala moderat, ia sejatinya merupakan alarm pertanda bahaya. Mengapa?
Gini rasio idealnya dihitung dengan menggunakan data pendatapan. Sayangnya, data ini tidak tersedia. Karena itu, BPS menggunakan data pengeluaran dalam menghitung gini rasio sebagai pendekatan untuk pendapatan. Jika diasumsikan pendapatan sama dengan pengeluaran, itu artinya semua pendapatan rumah tangga habis dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari pendaatan yang ditabung. Kenyataannya tentu tidak demikian. Kondisi seperti ini hanya terjadi pada sebagian rumah tangga.
Juga patut diperhatikan bahwa data pengeluaran yang digunakan BPS diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Survei ini telah lama diyakini oleh banyak pihak relatif lemah dalam merepresentasikan pengeluaran rumah tangga yang termasuk dalam kelompok kaya dan super kaya.
